Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono bertemu Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvic Hasnul Qolbi di Kementerian Pertanian dan dalam kesempatan itu mengusulkan program pertanian untuk di daerah.
"Bersyukur saya sudah bertemu langsung dengan Wamentan dan menyampaikan usulan membangun sektor pertanian yang bisa dibiayai oleh APBN untuk Kabupaten Sambas. Pertemuan itu juga sekaligus koordinasi terkait usulan program pertanian," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Jumat.
Baca juga: Bupati Sambas bertemu Menteri Perdagangan
Baca juga: Satono bangga miliki perpustakaan termegah di Kalbar
Baca juga: Sinergi pengelolaan keuangan Kepala Kanwil DJPb Kalbar lakukan MoU dengan Bupati Sambas
Ia mengatakan tahun ini tidak ada program pertanian yang dibiayai APBN di Kabupaten Sambas. Pasalnya dalam menu usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 kemarin tidak ada bidang pertanian untuk Kabupaten Sambas.
"Dalam menu usulan DAK tahun kemarin tidak ada bidang pertanian, sehingga tidak ada program pembangunan yang terealisasi. Saya harap tahun 2023 pemerintah pusat menambah menu untuk Kabupaten Sambas. Salah satunya di bidang pertanian," katanya.
Satono berharap usulan yang disampaikan langsung kepada Wamentan itu bisa terealisasi, sehingga tahun 2023 ada program pembangunan pertanian yang dibiayai APBN melalui DAK. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Sambas.
"Saya juga sudah beraudiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas kemarin, topik yang diusulkan juga sama, yakni meminta agar pemerintah pusat menambahkan menu usulan bidang pertanian di DAK 2023. Selebihnya tentang percepatan Inpres Nomor 1 Tahun 2021," katanya.
Ia mengatakan pertanian di Kabupaten Sambas menjadi sektor utama yang menopang ekonomi masyarakat. Karenanya, dalam visi misi Sambas Berkemajuan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 pertanian menjadi konsentrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas.
"Saya harap segala upaya yang dilakukan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sambas, terutama di bidang pertanian, bisa berjalan lancar. Koordinasi lintas sektoral akan terus kita bangun dengan pemerintah pusat, sehingga berbagai kebijakan dapat memihak kepada kita," ucapnya.
Baca juga: Hilangkan ego sektoral untuk percepatan penanganan stunting
Baca juga: Rumah Tahfiz Quran bantu wujudkan visi serta misi Sambas Berkemajuan
Baca juga: Satono minta guru bangun karakter anak cegah dampak negatif IT
Selain itu Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Kalimantan Barat Satono-Fahrur Rofi berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan kelistrikan untuk dapat meningkatkan aktivitas dan perekonomian di wilayah itu dengan memperkuat kerja sama dengan PLN.
“Kita berbicara banyak soal percepatan pembangunan kelistrikan di Sambas. Sekaligus menyampaikan permohonan masyarakat agar listrik dapat mengaliri kampung mereka,” kata Satono ditemui usai menggelar rapat kordinasi dengan PLN Wilayah Kalbar di Pontianak, Senin.
Ia paham betul kondisi yang dirasakan masyarakat. Sebab, listrik menjadi kebutuhan sehari-hari. Apalagi dengan kebijakan pembelajaran daring yang menggantikan sementara pembelajaran tatap muka.
Saat ini, listrik sudah mengaliri 19 Kecamatan 163 Desa di Sambas. Hanya saja, ada beberapa dusun yang belum terjamah. Kendalanya, dusun itu, terpisah dengan sungai. Sehingga akses mengangkut bahan baku bangunan menjadi sulit. Untuk itu, dalam rapat kordinasi itu, Satono menyampaikan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Baca selengkapnya: Pemerataan kelistrikan tingkatkan perekonomian wilayah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Bersyukur saya sudah bertemu langsung dengan Wamentan dan menyampaikan usulan membangun sektor pertanian yang bisa dibiayai oleh APBN untuk Kabupaten Sambas. Pertemuan itu juga sekaligus koordinasi terkait usulan program pertanian," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Jumat.
Baca juga: Bupati Sambas bertemu Menteri Perdagangan
Baca juga: Satono bangga miliki perpustakaan termegah di Kalbar
Baca juga: Sinergi pengelolaan keuangan Kepala Kanwil DJPb Kalbar lakukan MoU dengan Bupati Sambas
Ia mengatakan tahun ini tidak ada program pertanian yang dibiayai APBN di Kabupaten Sambas. Pasalnya dalam menu usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 kemarin tidak ada bidang pertanian untuk Kabupaten Sambas.
"Dalam menu usulan DAK tahun kemarin tidak ada bidang pertanian, sehingga tidak ada program pembangunan yang terealisasi. Saya harap tahun 2023 pemerintah pusat menambah menu untuk Kabupaten Sambas. Salah satunya di bidang pertanian," katanya.
Satono berharap usulan yang disampaikan langsung kepada Wamentan itu bisa terealisasi, sehingga tahun 2023 ada program pembangunan pertanian yang dibiayai APBN melalui DAK. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Sambas.
"Saya juga sudah beraudiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas kemarin, topik yang diusulkan juga sama, yakni meminta agar pemerintah pusat menambahkan menu usulan bidang pertanian di DAK 2023. Selebihnya tentang percepatan Inpres Nomor 1 Tahun 2021," katanya.
Ia mengatakan pertanian di Kabupaten Sambas menjadi sektor utama yang menopang ekonomi masyarakat. Karenanya, dalam visi misi Sambas Berkemajuan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 pertanian menjadi konsentrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas.
"Saya harap segala upaya yang dilakukan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sambas, terutama di bidang pertanian, bisa berjalan lancar. Koordinasi lintas sektoral akan terus kita bangun dengan pemerintah pusat, sehingga berbagai kebijakan dapat memihak kepada kita," ucapnya.
Baca juga: Hilangkan ego sektoral untuk percepatan penanganan stunting
Baca juga: Rumah Tahfiz Quran bantu wujudkan visi serta misi Sambas Berkemajuan
Baca juga: Satono minta guru bangun karakter anak cegah dampak negatif IT
Selain itu Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Kalimantan Barat Satono-Fahrur Rofi berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan kelistrikan untuk dapat meningkatkan aktivitas dan perekonomian di wilayah itu dengan memperkuat kerja sama dengan PLN.
“Kita berbicara banyak soal percepatan pembangunan kelistrikan di Sambas. Sekaligus menyampaikan permohonan masyarakat agar listrik dapat mengaliri kampung mereka,” kata Satono ditemui usai menggelar rapat kordinasi dengan PLN Wilayah Kalbar di Pontianak, Senin.
Ia paham betul kondisi yang dirasakan masyarakat. Sebab, listrik menjadi kebutuhan sehari-hari. Apalagi dengan kebijakan pembelajaran daring yang menggantikan sementara pembelajaran tatap muka.
Saat ini, listrik sudah mengaliri 19 Kecamatan 163 Desa di Sambas. Hanya saja, ada beberapa dusun yang belum terjamah. Kendalanya, dusun itu, terpisah dengan sungai. Sehingga akses mengangkut bahan baku bangunan menjadi sulit. Untuk itu, dalam rapat kordinasi itu, Satono menyampaikan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Baca selengkapnya: Pemerataan kelistrikan tingkatkan perekonomian wilayah
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022