Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terasa di provinsi ini, terutama dari sisi ekonomi.
"Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum kami lakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan," ujar Kepala BI KPw Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali di Samarinda, Minggu.
Baca juga: Presiden Soekarno pernah memiliki visi mengembangkan Kalimantan
Baca juga: Transportasi publik jadi layanan utama pergerakan orang di ibu kota baru negara Republik Indonesia
Baca juga: Telkom dukung pembangunan berkelanjutan melalui smart city di Indonesia
Dampak yang sudah bisa dirasakan itu antara lain investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berups Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku yang hingga kini masih berlanjut.
Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Baca juga: Luhut ajak Singapura garap Food Estate dan IKN
Baca juga: Pembangunan IKN dipastikan bebas korupsi
Baca juga: Pemprov Kalbar sinkronkan tata ruang dengan pertahanan negara dukung IKN
Hal yang perlu diwaspadai mendatang adalah ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, karena pembangunan di IKN membutuhkan ribuan pekerja, sehingga jika tidak diimbangi dengan kecukupan kebutuhan pokok, maka bisa menyebabkan inflasi tinggi.
"Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan," ujarnya saat Temu Media dua hari sebelumnya.
Baca juga: Presiden tanam 34 pohon khas provinsi se-Indonesia
Baca juga: Presiden Jokowi menikmati malam di IKN
Baca juga: Ada buah hingga mie instant, bekal Presiden dan Ibu Negara berkemah di IKN Nusantara
Dalam upaya mengendalikan inflasi, ia mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, karena telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan 'government to government's (G2G) dan 'Business to Business' (B2B).
Di tingkat G2G (pemerintah dan pemerintah), telah ditandatangani kesepakatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali untuk kerja sama perdagangan.
Baca juga: Presiden tegaskan membangun IKN bukan berarti tinggalkan Jakarta
Baca juga: Sutarmidji bawa air dari pertemuan dua sungai untuk IKN
Baca juga: Gubernur se-Indonesia mulai berdatangan ke lokasi titik nol IKN
Sedangkan di tingkat B2B (bisnis dan bisnis), Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda, telah melakukan kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.
"Untuk mendukung ketahanan pangan, saat ini juga sedang dikembangkan 'food estate' berupa pengembangan pangan terintegrasi hulu hilir mencakup pertanian dan peternakan, guna menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan bahan pangan di Kaltim," ucap Ricky.
Baca juga: Presiden Jokowi bawa Kepala-Wakil Otorita IKN ke titik nol Nusantara
Baca juga: Babak baru IKN di tangan otorita
Baca juga: Telkom komitmen hadirkan layanan digital kelas dunia di Ibu Kota Negara Nusantara
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum kami lakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan," ujar Kepala BI KPw Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali di Samarinda, Minggu.
Baca juga: Presiden Soekarno pernah memiliki visi mengembangkan Kalimantan
Baca juga: Transportasi publik jadi layanan utama pergerakan orang di ibu kota baru negara Republik Indonesia
Baca juga: Telkom dukung pembangunan berkelanjutan melalui smart city di Indonesia
Dampak yang sudah bisa dirasakan itu antara lain investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berups Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku yang hingga kini masih berlanjut.
Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Baca juga: Luhut ajak Singapura garap Food Estate dan IKN
Baca juga: Pembangunan IKN dipastikan bebas korupsi
Baca juga: Pemprov Kalbar sinkronkan tata ruang dengan pertahanan negara dukung IKN
Hal yang perlu diwaspadai mendatang adalah ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, karena pembangunan di IKN membutuhkan ribuan pekerja, sehingga jika tidak diimbangi dengan kecukupan kebutuhan pokok, maka bisa menyebabkan inflasi tinggi.
"Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan," ujarnya saat Temu Media dua hari sebelumnya.
Baca juga: Presiden tanam 34 pohon khas provinsi se-Indonesia
Baca juga: Presiden Jokowi menikmati malam di IKN
Baca juga: Ada buah hingga mie instant, bekal Presiden dan Ibu Negara berkemah di IKN Nusantara
Dalam upaya mengendalikan inflasi, ia mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, karena telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan 'government to government's (G2G) dan 'Business to Business' (B2B).
Di tingkat G2G (pemerintah dan pemerintah), telah ditandatangani kesepakatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali untuk kerja sama perdagangan.
Baca juga: Presiden tegaskan membangun IKN bukan berarti tinggalkan Jakarta
Baca juga: Sutarmidji bawa air dari pertemuan dua sungai untuk IKN
Baca juga: Gubernur se-Indonesia mulai berdatangan ke lokasi titik nol IKN
Sedangkan di tingkat B2B (bisnis dan bisnis), Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda, telah melakukan kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.
"Untuk mendukung ketahanan pangan, saat ini juga sedang dikembangkan 'food estate' berupa pengembangan pangan terintegrasi hulu hilir mencakup pertanian dan peternakan, guna menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan bahan pangan di Kaltim," ucap Ricky.
Baca juga: Presiden Jokowi bawa Kepala-Wakil Otorita IKN ke titik nol Nusantara
Baca juga: Babak baru IKN di tangan otorita
Baca juga: Telkom komitmen hadirkan layanan digital kelas dunia di Ibu Kota Negara Nusantara
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022