"Nelayan kecil itu, banyak yang tidak melaut. Sedikit memaksakan diri melaut, karena sekarang ini hasil tangkapan juga minim," ujar Ketua HNSI Kota Medan, Abdul Rahman di Medan, Senin.
Selain itu, lanjut dia, biaya yang harus dikeluarkan nelayan sekali melaut juga tinggi, dan salah satunya akibat tidak adanya stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di Medan Utara.
Kondisi tersebut mengakibatkan para nelayan kecil harus membeli BBM dari para agen dengan harga relatif tinggi dan minimal Rp8.000 per liter, walau hasil tangkapan belum diketahui.
"Kalau BBM subsidi jenis solar kan Rp5.150 per liter, tapi nelayan kecil tidak bisa beli di SPBU. Sementara SPBU tidak melayani nelayan yang pakai jeriken dua liter," katanya.
Untuk diketahui, saat ini ada sekitar 13.000 nelayan kecil di Medan Utara dengan kapal lima gross ton ke bawah yang melaut hingga empat mil menggunakan mesin dompeng.
Belasan ribu nelayan kecil itu berpangkalan di Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhandeli di Medan Marelan, lalu Kelurahan Nelayan Indah dan Kelurahan Pekan Labuhan di Medan Labuhan.
Kemudian di Kelurahan Bagan Deli, Belawan Lama, Gudang Arang dan Uni Kampung di Kelurahan Belawan I, Kelurahan Belawan II, Kelurahan Belawan Bahagia, dan Kelurahan Belawan Bahari di Medan Belawan.
"Solusi yang kita tawarkan, bagaimana pemerintah itu mendirikan SPBU mini di kawasan nelayan. Tinggal yang mengelola dan cara mendapatkan pasokan BBM subsidi lagi," tutur Abdul.
Baca juga: HUT ke-15 KKU Citra kunjungi warga Kampung Nelayan Sukadana
Baca juga: Pertamina sarankan nelayan ajukan rekomendasi DKP terkait kebutuhan solar
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja ditetapkan sebesar Rp24,17 triliun, ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga barang dan juga mengurangi kemiskinan.
“Ini diharapkan akan bisa mengurangi, tentu tekanan kepada masyarakat, dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” kata Sri Mulyani yang ditemui usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kerpresidenan, Jakarta, Senin.
Disinggung mengenai besaran subsidi BBM dalam APBN tahun berjalan setelah dilakukannya pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun ini, Sri Mulyani enggan berkomentar lebih banyak.
"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos (bantuan sosial) dulu, itu yang diinstruksikan," katanya.
Baca selanjutnya: Bantuan pengalihan subsidi BBM kurangi tekanan masyarakatCOPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022