Tim kekerdilan melakukan audit kasus di 10 lokasi di tiga kecamatan di Kota Ambon, Maluku, sebagai upaya identifikasi jumlah kasus kekerdilan.

"Tim sementara melakukan audit di 10 lokasi di tiga kecamatan yakni Nusaniwe, Sirimau dan Leitimur Selatan, menyusul akan dilakukan di dua kecamatan lainnya," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Welly Party di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan audit kekerdilan dilakukan untuk mengetahui penyebab, tata kelola tingkat kota, serta kendala yang dihadapi di Kota Ambon yang sesuai data sebanyak 600 orang anak.

"Kita mulai dengan audit agar diketahui langkah penanganan intervensi program sehingga pemberian bantuan tidak salah sasaran," katanya.

Baca juga: Bidan Sintang cek kesehatan balita gratis cegah generasi stunting
Baca juga: Kabupaten Bengkayang terus berupaya mengentaskan stunting

Audit kasus kekerdilan katanya, melibatkan tim pakar yakni dokter spesialis anak, spesialis spesialis Obstetri dan Ginekolog, dan psikolog dan ahli gizi.

"Selanjutnya akan dirumuskan rekomendasi bagi Pemerintah untuk memberikan penanganan tepat sasaran pada tiap lokus," katanya.

Ia menyatakan, beberapa faktor penyebab kekerdilan yakni, jumlah pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan, jumlah kalori atau ASI eksklusif, banyaknya anggota keluarga dan sanitasi.

Penyebab terjadinya kekerdilan akan ditangani, misalnya ada anak yang kurang gizi, rekomendasi kurang gizi apakah sayur atau ikan, jika pengaruhnya karena sanitasi lingkungan hubungannya dengan Dinas PUPR atau PRKP untuk menata lingkungan.

Welly menyatakan, temuan kasus di tiga kecamatan ditemukan ibu hamil yang kurang darah, sehingga dibawa ke dokter kandungan untuk diperiksa.

"Tim telah membawa sebanyak 14 orang ibu hamil untuk diperiksa di dokter kandungan, hasilnya kita belum disampaikan oleh dokter," katanya.

Pihaknya berharap setelah proses audit dilakukan akan diperoleh data yang lengkap anak yg beresiko dan mengalami kekerdilan di Kota Ambon.

"Seluruh hasil audit dan rekomendasi tim lainnya nantinya juga dilaporkan ke BKKBN pusat," ujar Welly.

Baca juga: Dinkes KB Bengkayang gandeng Pemdes atasi kekerdilan
Baca juga: Tekan angka stunting, warga Pontianak olah daun kelor jadi bahan makanan untuk balita
 

Wakil Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat, Effend Ahmad mengatakan, peran aparat pemerintahan desa sangat penting dalam penurunan kasus stunting (anak kerdil) di kabupaten itu.

"Persoalan stunting telah menjadi agenda nasional dan Kabupaten Kayong Utara menjadi salah satu kabupaten prioritas penanganan stunting di Indonesia di tahun 2022," kata Effendi Ahmad yang juga selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Sukadana, Rabu. Baca selengkapnya: Peran pemerintahan desa sangat penting dalam penurunan stunting

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022