Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memberikan arahan kepada Tim Pencegahan Stunting Kabupaten Sambas agar bisa memaksimalkan upaya pencegahan stunting (kekerdilan) pada anak sejak dini, mengingat angka kasus kekerdilan di Sambas masih cukup tinggi.
"Angka kekerdilan di Kabupaten Sambas berada di urutan keempat dengan angka 22,6 persen. Sedangkan angka kekerdilan Provinsi Kalbar sebesar 29,8 persen, dimana target angka rata-rata nasional sebesar 24,4 persen," kata Ria Norsan saat melakukan kunjungan kerja ke Sambas, Kamis.
Baca juga: Bantu cegah stunting, Mahasiswa perlu lakukan identifikasi masalah di desa
Baca juga: BKKBN gandeng perguruan tinggi di Kalimantan Barat cegah stunting
Ria Norsan yang juga Ketua Tim Pencegahan Stunting Provinsi Kalimantan Barat itu mengatakan kasus kekerdilan bukan hanya dilihat dari balita yang tidak cukup berat badannya, misalnya waktu lahir beratnya 2,5 kg dan panjang badan 48 cm, termasuk kategori normal. Namun, seiring berjalannya waktu, kekerdilan bisa terjadi karena kurangnya gizi dan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) yang cukup," tuturnya.
Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak terkait di Kabupaten Sambas untuk bersama-sama melakukan pergerakan di lapangan sebagai upaya penurunan angka kekerdilan di kabupaten itu.
Baca juga: Kabupaten Bengkayang terus berupaya mengentaskan stunting
Baca juga: Dengan anggaran terbatas, BKKBN tetap beristiar turunkan angka stunting
"Dengan melibatkan PKK dan menghidupkan kembali Posyandu akan mengetahui tumbuh kembang balita. Tidak hanya pada balita saja, penanganan kekerdilan juga perlu memperhatikan pasangan suami istri (Pasutri) yang akan menikah," katanya.
Setelah menikah, khususnya di masa kehamilan, diharapkan untuk selalu melakukan pemeriksaan dan memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi ibu hamil.
Baca juga: Dari Rp34 triliun, BKKBN dapat anggaran Rp810 miliar untuk tangani stunting
Baca juga: Bidan Sintang cek kesehatan balita gratis cegah generasi stunting
Tim Penangangan Stunting Kabupaten Sambas diharapkan dapat berkomunikasi dengan masyarakat sesuai dengan bahasa lokal di desa maupun perkotaan.
"Tidak semua masyarakat di daerah atau pedesaan mengerti bahasa Indonesia seperti kata stunting. Upayakan dari sisi bahasa bisa dipahami mereka agar cepat dimengerti dan gerakan penanganan kekerdilan bisa berhasil di daerah mereka," kata Ria Norsan.
Baca juga: Keluarga Berisiko Stunting di Landak mencapai 44 ribu lebih
Baca juga: Samuel buka pelatihan pendamping keluarga bantu atasi kekerdilan di Ngabang
Baca juga: Kemenag dan BKKBN serius berkolaborasi upayakan penurunan kuantitas stunting
Bupati Sambas Satono menambahkan bahwa untuk menurunkan angka itu, Pemkab Sambas melalui dinas terkait berupaya melakukan intervensi bersama.
Ia optimistis angka tengkes bisa diturunkan dengan peran semua pihak, seperti PKK, tokoh agama, dan pemuka masyarakat.
"Mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh BKKBN Kalbar dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas ini dengan melibatkan ibu-ibu PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pihak bersinergi, saya yakin bisa menurunkan angka 'stunting' tahun depan," katanya.
Baca selengkapnya: Pemerintah Sambas berkomitmen turunkan angka tengkes
