Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dibutuhkan biaya sekitar Rp365 triliun untuk bisa mengejar target produksi udang pada 2024 yakni sebanyak 2 juta ton.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Haeru Rahayu dalam National Shrimp Action Forum di Jakarta, Rabu, menjelaskan dari total 300.501 hektare lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare (3 persen) yang telah dikelola secara intensif.
Sementara itu, seluas 43.643 ha atau 15 persennya dikelola secara semi intensif dan sisanya sebesar sisanya 82 persen atau 247.803 hektare masih dikelola secara tradisional.
"Kalau yang 247 hektare itu kita buat klaster 5 hektare dengan biaya Rp7 miliar, kami sudah hitung tadi malam itu hampir Rp365 triliun. Enggak kebayang, APBN KKP hanya Rp6 triliun, jadi kapan sampainya?" katanya.
Baca juga: Kalbar akan jadi sentra pengembangan budi daya ikan dan udang
Baca juga: Limbah Udang Bisa Cegah Penyakit Tanaman Sawit
Lebih lanjut, Tebe, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk bisa mewujudkan target tersebut.
"APBN itu seharusnya hadir di tiga aspek saja, membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur dan penyiapan SDM. Investasi dan selanjutnya itu seharusnya kita serahkan ke teman-teman swasta," katanya.
Selain itu, Tebe menuturkan pihaknya juga tengah melirik pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) untuk mencapai target sesuai arahan Jokowi itu.
"Tapi kemudian karena 2024 itu diminta untuk bisa memenuhi 2 juta ton, kami mencoba konsep modelling yang lain, sumbernya non APBN. Kita mencoba pendekatan PHLN. Tapi tidak habis begitu saja, kita ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita," katanya.
Baca juga: KKP gandeng Jasindo Leader Konsorsium Asuransi Lindungi pembudidaya udang - lele
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan permintaan pasar udang global berada di nomor dua setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia telah berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen.
"Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai 2,2 miliar miliar dolar AS, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budi daya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya," ungkap Trenggono melalui tayangan video.
Trenggono menjelaskan strategi untuk meningkatkan produksi udang nasional, diawali dengan melakukan evaluasi tambak udang eksisting, merevitalisasi tambak udang tradisional serta membangun tambak udang modeling skala industri di beberapa titik Indonesia sesuai konsep pendekatan hulu dan hilir dalam satu kawasan industri atau kawasan ekonomi.
Baca juga: Menteri: Investigasi AS Tepiskan Adanya Subsidi Udang RI
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan panen udang Vaname di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kunjungan sekaligus panen ini bukan hanya seremonial saja, namun akan ditindaklanjuti persoalan yang ada. Kita di sini bawa beberapa direktur jenderal agar bisa langsung untuk menindaklanjuti persoalan yang dialami nelayan dan daerah," ujar Edhy Prabowo di Mempawah, Kamis.
Terkait persoalan benih udang Vaname yang saat ini masih didatangkan dari Sukabumi dan benih lainnya, ia mengatakan ke depan harus diproduksi di Kalbar. Apalagi Kalbar memiliki potensi sangat besar dan luas wilayah 1,5 dari pulau Jawa. Baca selanjutnya: Ikuti Turnamen Mancing Udang Galah se-Kalbar di Sambas
Baca juga: Satgas Pamtas Amankan Ribuan Bibit Udang Windu
Baca juga: Kulit Udang Diolah Jadi Pupuk Bernilai Ekonomi Tinggi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Haeru Rahayu dalam National Shrimp Action Forum di Jakarta, Rabu, menjelaskan dari total 300.501 hektare lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare (3 persen) yang telah dikelola secara intensif.
Sementara itu, seluas 43.643 ha atau 15 persennya dikelola secara semi intensif dan sisanya sebesar sisanya 82 persen atau 247.803 hektare masih dikelola secara tradisional.
"Kalau yang 247 hektare itu kita buat klaster 5 hektare dengan biaya Rp7 miliar, kami sudah hitung tadi malam itu hampir Rp365 triliun. Enggak kebayang, APBN KKP hanya Rp6 triliun, jadi kapan sampainya?" katanya.
Baca juga: Kalbar akan jadi sentra pengembangan budi daya ikan dan udang
Baca juga: Limbah Udang Bisa Cegah Penyakit Tanaman Sawit
Lebih lanjut, Tebe, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk bisa mewujudkan target tersebut.
"APBN itu seharusnya hadir di tiga aspek saja, membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur dan penyiapan SDM. Investasi dan selanjutnya itu seharusnya kita serahkan ke teman-teman swasta," katanya.
Selain itu, Tebe menuturkan pihaknya juga tengah melirik pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) untuk mencapai target sesuai arahan Jokowi itu.
"Tapi kemudian karena 2024 itu diminta untuk bisa memenuhi 2 juta ton, kami mencoba konsep modelling yang lain, sumbernya non APBN. Kita mencoba pendekatan PHLN. Tapi tidak habis begitu saja, kita ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita," katanya.
Baca juga: KKP gandeng Jasindo Leader Konsorsium Asuransi Lindungi pembudidaya udang - lele
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan permintaan pasar udang global berada di nomor dua setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia telah berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen.
"Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai 2,2 miliar miliar dolar AS, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budi daya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya," ungkap Trenggono melalui tayangan video.
Trenggono menjelaskan strategi untuk meningkatkan produksi udang nasional, diawali dengan melakukan evaluasi tambak udang eksisting, merevitalisasi tambak udang tradisional serta membangun tambak udang modeling skala industri di beberapa titik Indonesia sesuai konsep pendekatan hulu dan hilir dalam satu kawasan industri atau kawasan ekonomi.
Baca juga: Menteri: Investigasi AS Tepiskan Adanya Subsidi Udang RI
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan panen udang Vaname di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kunjungan sekaligus panen ini bukan hanya seremonial saja, namun akan ditindaklanjuti persoalan yang ada. Kita di sini bawa beberapa direktur jenderal agar bisa langsung untuk menindaklanjuti persoalan yang dialami nelayan dan daerah," ujar Edhy Prabowo di Mempawah, Kamis.
Terkait persoalan benih udang Vaname yang saat ini masih didatangkan dari Sukabumi dan benih lainnya, ia mengatakan ke depan harus diproduksi di Kalbar. Apalagi Kalbar memiliki potensi sangat besar dan luas wilayah 1,5 dari pulau Jawa. Baca selanjutnya: Ikuti Turnamen Mancing Udang Galah se-Kalbar di Sambas
Baca juga: Satgas Pamtas Amankan Ribuan Bibit Udang Windu
Baca juga: Kulit Udang Diolah Jadi Pupuk Bernilai Ekonomi Tinggi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022