Bupati Sambas, Kalimantan Barat berkomitmen untuk memperhatikan toponimi atau berkaitan dengan bidang etnologi dan kebudayaan hingga batas daerah menjelang Pemilu 2024.
"Saya sudah bertemu langsung dengan Wamendagri, Bapak John Wempi Wetipo di sela-sela kegiatan Rakornas Kebijakan Toponimi dan Batas Daerah guna menyampaikan komitmen Pemda Sambas dalam mensukseskan Pemilu 2024 termasuk soal memperhatikan toponimi dan batas daerah . Alhamdulillah beliau menyambut baik hal tersebut," ujarnya saat dihubungi Banten, Kamis.
Satono mengatakan sebagai wilayah perbatasan yang memiliki 19 kecamatan dan 195 desa, Pemerintah Kabupaten Sambas sangat perlu memperhatikan tentang toponimi dan batas daerah menjelang Pemilu 2024.
"Kebijakan toponimi itu berkaitan penamaan satu wilayah, seperti desa dan dusun misalnya. Itu tentu besar sekali pengaruhnya di Pemilu 2024 berkaitan dengan data KPU dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu lainnya. Tujuannya untuk mensukseskan Pemilu 2024," tambah dia.
Saat ini, Bupati Sambas, Satono mengikuti Rakornas kebijakan toponimi dan batas daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Tangerang, Provinsi Banten.
Rakornas kebijakan toponimi dan batas daerah tersebut bertajuk tertib administrasi batas daerah kode dan data wilayah Administrasi pemerintah merupakan momentum dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Bupati Sambas, Satono dalam kesempatan itu bertemu langsung dengan Wamendagri, John Wempi Wetipo. Dia menyampaikan kepada Wamendagri bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas berkomitmen kuat mensukseskan Pemilu 2024.
Rakornas dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Hadir juga Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemenko Marves, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, BPS, KPU, serta Direktorat Topografi TNI
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Saya sudah bertemu langsung dengan Wamendagri, Bapak John Wempi Wetipo di sela-sela kegiatan Rakornas Kebijakan Toponimi dan Batas Daerah guna menyampaikan komitmen Pemda Sambas dalam mensukseskan Pemilu 2024 termasuk soal memperhatikan toponimi dan batas daerah . Alhamdulillah beliau menyambut baik hal tersebut," ujarnya saat dihubungi Banten, Kamis.
Satono mengatakan sebagai wilayah perbatasan yang memiliki 19 kecamatan dan 195 desa, Pemerintah Kabupaten Sambas sangat perlu memperhatikan tentang toponimi dan batas daerah menjelang Pemilu 2024.
"Kebijakan toponimi itu berkaitan penamaan satu wilayah, seperti desa dan dusun misalnya. Itu tentu besar sekali pengaruhnya di Pemilu 2024 berkaitan dengan data KPU dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu lainnya. Tujuannya untuk mensukseskan Pemilu 2024," tambah dia.
Saat ini, Bupati Sambas, Satono mengikuti Rakornas kebijakan toponimi dan batas daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Tangerang, Provinsi Banten.
Rakornas kebijakan toponimi dan batas daerah tersebut bertajuk tertib administrasi batas daerah kode dan data wilayah Administrasi pemerintah merupakan momentum dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Bupati Sambas, Satono dalam kesempatan itu bertemu langsung dengan Wamendagri, John Wempi Wetipo. Dia menyampaikan kepada Wamendagri bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas berkomitmen kuat mensukseskan Pemilu 2024.
Rakornas dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Hadir juga Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemenko Marves, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, BPS, KPU, serta Direktorat Topografi TNI
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022