Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Eddy Suratman MA menilai bahwa adanya larangan ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang sangat baik dan hal itu dapat mendorong serta percepatan industrialisasi di Provinsi Kalbar.
"Saya sangat setuju ada pelarangan ekspor bauksit. Bauksit merupakan komoditas tambang primadona di Kalbar. Dengan dilarang ekspor otomatis ada hilirisasi. Hal itu tentu mendorong industrialisasi di Provinsi Kalbar," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan industrialisasi di Kalbar sejauh ini stagnan atau hanya berjalan di tempat. Dari belasan provinsi Kalbar menjadi bagian daerah industrinya jalan di tempat di mana kontribusinya hanya di kisaran 16 persen pada perekonomian Kalbar. Dengan adanya regulasi pelarangan komoditas bauksit bisa meningkatkan industrialisasi di Kalbar.
Baca juga: Antam Peroleh Izin Ekspor Nikel dan Bauksit
"Sejauh ini industrialisasi di Kalbar jalan di tempat. Kemudian jangan lah kita seperti sawit yang terlalu lama hilirisasi. Sejak 1985 sampai sekarang hanya minyak kelapa sawit mentah atau CPO saja karena belum ada pemaksaan. Harapannya dengan bauksit dilarang ekspor dan dipaksa hilirisasi supaya ada smelter maka ada nilai tambah. Harapan itu industrialisasi bisa berkembang," papar dia.
Menurutnya dengan adanya larangan ekspor bauksit, tantangan atau masalah bagi pendapatan daerah akan ada dan itu hanya jangka pendek. Namun untuk jangka panjang nilai tambah akan jauh lebih tinggi jika hanya dijual dalam bentuk mentah.
"Dampak jangka pendek ada larangan ekspor bauksit namun itu jangka pendek. Kemudian tentu kebijakan ini sudah dihitung oleh pemerintah dengan cermat.Sudah saatnya hilirisasi dan ciri negara mau maju industrinya harus berkembang atau maju," papar dia.
Baca juga: Antam targetkan ekspor 1,6 juta ton dari UBPB Tayan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Saya sangat setuju ada pelarangan ekspor bauksit. Bauksit merupakan komoditas tambang primadona di Kalbar. Dengan dilarang ekspor otomatis ada hilirisasi. Hal itu tentu mendorong industrialisasi di Provinsi Kalbar," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan industrialisasi di Kalbar sejauh ini stagnan atau hanya berjalan di tempat. Dari belasan provinsi Kalbar menjadi bagian daerah industrinya jalan di tempat di mana kontribusinya hanya di kisaran 16 persen pada perekonomian Kalbar. Dengan adanya regulasi pelarangan komoditas bauksit bisa meningkatkan industrialisasi di Kalbar.
Baca juga: Antam Peroleh Izin Ekspor Nikel dan Bauksit
"Sejauh ini industrialisasi di Kalbar jalan di tempat. Kemudian jangan lah kita seperti sawit yang terlalu lama hilirisasi. Sejak 1985 sampai sekarang hanya minyak kelapa sawit mentah atau CPO saja karena belum ada pemaksaan. Harapannya dengan bauksit dilarang ekspor dan dipaksa hilirisasi supaya ada smelter maka ada nilai tambah. Harapan itu industrialisasi bisa berkembang," papar dia.
Menurutnya dengan adanya larangan ekspor bauksit, tantangan atau masalah bagi pendapatan daerah akan ada dan itu hanya jangka pendek. Namun untuk jangka panjang nilai tambah akan jauh lebih tinggi jika hanya dijual dalam bentuk mentah.
"Dampak jangka pendek ada larangan ekspor bauksit namun itu jangka pendek. Kemudian tentu kebijakan ini sudah dihitung oleh pemerintah dengan cermat.Sudah saatnya hilirisasi dan ciri negara mau maju industrinya harus berkembang atau maju," papar dia.
Baca juga: Antam targetkan ekspor 1,6 juta ton dari UBPB Tayan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023