Ketua Umum Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Barat, Ria Norsan dalam arahannya pada pelaksanaaan rapat kerja daerah program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting salah satunya mengatakan perlu adanya peran aktif setiap yang lebih masif Pemerintah Desa (Pemdes) dalam upaya penurunan angka stunting, terutama dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk mendirikan Dapur Sehat (Dashat) di setiap desa bagi masyarakat nya".
"Setiap desa itu ada ADD yang bisa digunakan untuk mendirikan Dashat dan ini bisa jadi momentum awal bagi Pemdes dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap keluarga yang ada di lingkungan masyarakat di masing-masing desa," kata Ria Norsan di Pontianak, Sabtu.
Menanggapi hal itu, Ketum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia Kalbar, Pringgo Digdo mengatakan Dashat bisa menjadi momentum awal bagi Pemdes dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan batuta, dengan memanfaatkan dana percepatan penurunan stunting yang ada di ADD.
"Kami berharap, dalam mencegah terjadinya stunting kedepannya program Dashat ini bisa menjadi acuan bagi Pemdes dengan memanfaatkan ADD," kata Pringgo.
Ringggo mengatakan, IPeKB Indonesia Kalbar menyambut baik inovasi Ketum TPPS Kalbar dalam melakukan percepatan penurunan stunting.
"Dan, kami siap pelaksanaan arahan Ketum TPPS dengan selalu berkoordinasi dengan Bidan, Kader PKK dan Kader KB di masing-masing desa," ujarnya.
Menurut Ketua IPeKB itu, penguatan program percepatan penurunan stunting di tahun 2023 ini dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN dengan melaksanakan program Dashat di seluruh Kampung Keluarga Berkualitas se-Kalbar.
"Program Dashat ini sebenar sudah dilaksanakan di Kalbar sejak tahun 2022 lalu, dengan fokus di beberapa Kampung Keluarga Berkualitas di setiap kabupaten/kota," ucapnya.
Pringgo menambahkan, program Dashat ini sebenarnya merupakan contoh yang di berikan pemerintah, melalui BKKBN, dalam merealisasikan serapan dana percepatan penurunan stunting yang di "titipkan" pemerintah, melalui ADD, yang di anggaran setiap tahunnya.
Pringgo kembali mengatakan, itu artinya Pemdes diberikan arahan tentang bagaimana memanfaatkan potensi keanekaragaman bahan pangan lokal dalam pemenuhan gizi berimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dan batuta. Program Dashat ini nantinya akan digelar di Posyandu dengan melibatkan kader PKK, kader KB, Bidan desa, analis gizi serta TPK.
"Kami juga dalam setiap kesempatan selalu mengajak masyarakat untuk ke Posyandu, dan pastikan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan batuta perkembangannya terpantau secara rutin dan berkala. Dengan demikian, saya yakin target penurunan stunting di Kalbar bisa tercapai dengan baik," tutup Pringgo.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Setiap desa itu ada ADD yang bisa digunakan untuk mendirikan Dashat dan ini bisa jadi momentum awal bagi Pemdes dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap keluarga yang ada di lingkungan masyarakat di masing-masing desa," kata Ria Norsan di Pontianak, Sabtu.
Menanggapi hal itu, Ketum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia Kalbar, Pringgo Digdo mengatakan Dashat bisa menjadi momentum awal bagi Pemdes dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan batuta, dengan memanfaatkan dana percepatan penurunan stunting yang ada di ADD.
"Kami berharap, dalam mencegah terjadinya stunting kedepannya program Dashat ini bisa menjadi acuan bagi Pemdes dengan memanfaatkan ADD," kata Pringgo.
Ringggo mengatakan, IPeKB Indonesia Kalbar menyambut baik inovasi Ketum TPPS Kalbar dalam melakukan percepatan penurunan stunting.
"Dan, kami siap pelaksanaan arahan Ketum TPPS dengan selalu berkoordinasi dengan Bidan, Kader PKK dan Kader KB di masing-masing desa," ujarnya.
Menurut Ketua IPeKB itu, penguatan program percepatan penurunan stunting di tahun 2023 ini dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN dengan melaksanakan program Dashat di seluruh Kampung Keluarga Berkualitas se-Kalbar.
"Program Dashat ini sebenar sudah dilaksanakan di Kalbar sejak tahun 2022 lalu, dengan fokus di beberapa Kampung Keluarga Berkualitas di setiap kabupaten/kota," ucapnya.
Pringgo menambahkan, program Dashat ini sebenarnya merupakan contoh yang di berikan pemerintah, melalui BKKBN, dalam merealisasikan serapan dana percepatan penurunan stunting yang di "titipkan" pemerintah, melalui ADD, yang di anggaran setiap tahunnya.
Pringgo kembali mengatakan, itu artinya Pemdes diberikan arahan tentang bagaimana memanfaatkan potensi keanekaragaman bahan pangan lokal dalam pemenuhan gizi berimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dan batuta. Program Dashat ini nantinya akan digelar di Posyandu dengan melibatkan kader PKK, kader KB, Bidan desa, analis gizi serta TPK.
"Kami juga dalam setiap kesempatan selalu mengajak masyarakat untuk ke Posyandu, dan pastikan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan batuta perkembangannya terpantau secara rutin dan berkala. Dengan demikian, saya yakin target penurunan stunting di Kalbar bisa tercapai dengan baik," tutup Pringgo.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023