Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya digitalisasi di pemerintahan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Menurut Anas, sapaan akrab Abdullah Azwar Anas, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, digitalisasi akan memudahkan dan mempercepat langkah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
"Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya," kata dia saat menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 di Jakarta, Senin.
Menpan RB mengatakan bahwa Pemerintah tengah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan menghadirkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Anas mengatakan pula pada praktik penerapan sistem pemerintahan tersebut, negara dengan indeks SPBE yang bagus akan mampu menghadirkan pelayanan investasi, indeks persepsi korupsi, dan penegakan hukum yang bagus pula.
"Contohnya Denmark. Negara itu indeks SPBE-nya nomor satu, yang lain-lain mengikuti, yaitu indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, dan indeks penegakan hukumnya juga di peringkat atas seluruh dunia," lanjut Anas.
Meskipun begitu, dia menekankan bahwa penerapan SPBE bukan berarti membuat semua instansi pemerintah perlu berlomba membuat aplikasi. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah.
Baca juga: Ahli IT Indonesia ditantang bereskan 27 ribu aplikasi pemerintah
Keberadaan aplikasi yang banyak tersebut, bahkan membuat Presiden RI Joko Widodo memberi arahan kepada pemerintah untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas.
Berikutnya, Anas mengungkapkan jumlah keluhan dari masyarakat terkait dengan layanan digital pemerintah sejak 2020 sampai dengan 2022 mencapai 10.799 keluhan.
"Di antara keluhan itu adalah warga protes. Kemarin sudah isi data di aplikasi sebelumnya, ini masuk aplikasi lain yang sektornya berkaitan, eh, disuruh isi data lagi," ujar Anas.
Oleh karena itu, dia meminta agar instansi-instansi pemerintahan tidak lagi menghadirkan satu inovasi yang diikuti pula dengan kemunculan satu aplikasi baru.
"Kemenpan RB atas arahan Presiden meminta semua instansi pemerintah tidak lagi bikin aplikasi. Kita harus mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi," ujarnya.
Ia menambahkan instansi pemerintah harus mengonsolidasikan aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun untuk pelayanan publik.
Ke depannya, lanjut dia, konsolidasi layanan digital harus berbasis pada data kependudukan dengan skema single sign on yang tidak membutuhkan banyak akun dan beragam aplikasi dalam mengaksesnya. Contoh konsolidasi layanan tersebut adalah keberadaan mal pelayanan publik (MPP) digital.
Baca juga: Geliat BRI dukung pertumbuhan dan percepatan digitalisasi UMKM di Perbatasan Kalbar
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson meminta pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalbar untuk mampu memfilter dampak-dampak negatif di era digitalisasi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarga maupun masyarakat .
"Saya harapkan di HUT ke-23 DWP ini, ibu-ibu DWP Kalbar harus mampu memfilter dampak negatif dari era digital, seperti hoaks di media sosial. Sehingga, ibu-ibu dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarganya serta mampu mendorong suami untuk berprestasi di lingkungan kerjanya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horisson di Pontianak, Rabu.
Dia menambahkan bahwa peran dari ibu-ibu yang tergabung di dalam Dharma Wanita ini selain harus mampu mendorong kinerja suami, juga harus mampu meningkatkan ketahanan keluarga serta mengembangkan ekonomi kreatif.
"Ibu-ibu Dharma Wanita harus mampu mengembangkan ekonomi kreatif serta mampu memproduksi hal-hal yang bersifat ekonomi kreatif. Sehingga dengan keterlibatan ibu-ibu Dharma Wanita dalam ekonomi kreatif ini juga akan mampu meningkatkan ekonomi di masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Penasehat DWP Provinsi Kalimantan Barat, Lismaryani Sutarmidji mengatakan bahwa seluruh pengurus DWP harus siap dalam menghadapi tantangan di era digital dengan menjadi perempuan yang cerdas.Baca selengkapnya: Anggota DWP Kalbar diminta mampu cegah dampak negatif era digitalisasi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Menurut Anas, sapaan akrab Abdullah Azwar Anas, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, digitalisasi akan memudahkan dan mempercepat langkah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
"Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya," kata dia saat menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 di Jakarta, Senin.
Menpan RB mengatakan bahwa Pemerintah tengah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan menghadirkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Anas mengatakan pula pada praktik penerapan sistem pemerintahan tersebut, negara dengan indeks SPBE yang bagus akan mampu menghadirkan pelayanan investasi, indeks persepsi korupsi, dan penegakan hukum yang bagus pula.
"Contohnya Denmark. Negara itu indeks SPBE-nya nomor satu, yang lain-lain mengikuti, yaitu indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, dan indeks penegakan hukumnya juga di peringkat atas seluruh dunia," lanjut Anas.
Meskipun begitu, dia menekankan bahwa penerapan SPBE bukan berarti membuat semua instansi pemerintah perlu berlomba membuat aplikasi. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah.
Baca juga: Ahli IT Indonesia ditantang bereskan 27 ribu aplikasi pemerintah
Keberadaan aplikasi yang banyak tersebut, bahkan membuat Presiden RI Joko Widodo memberi arahan kepada pemerintah untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas.
Berikutnya, Anas mengungkapkan jumlah keluhan dari masyarakat terkait dengan layanan digital pemerintah sejak 2020 sampai dengan 2022 mencapai 10.799 keluhan.
"Di antara keluhan itu adalah warga protes. Kemarin sudah isi data di aplikasi sebelumnya, ini masuk aplikasi lain yang sektornya berkaitan, eh, disuruh isi data lagi," ujar Anas.
Oleh karena itu, dia meminta agar instansi-instansi pemerintahan tidak lagi menghadirkan satu inovasi yang diikuti pula dengan kemunculan satu aplikasi baru.
"Kemenpan RB atas arahan Presiden meminta semua instansi pemerintah tidak lagi bikin aplikasi. Kita harus mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi," ujarnya.
Ia menambahkan instansi pemerintah harus mengonsolidasikan aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun untuk pelayanan publik.
Ke depannya, lanjut dia, konsolidasi layanan digital harus berbasis pada data kependudukan dengan skema single sign on yang tidak membutuhkan banyak akun dan beragam aplikasi dalam mengaksesnya. Contoh konsolidasi layanan tersebut adalah keberadaan mal pelayanan publik (MPP) digital.
Baca juga: Geliat BRI dukung pertumbuhan dan percepatan digitalisasi UMKM di Perbatasan Kalbar
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson meminta pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalbar untuk mampu memfilter dampak-dampak negatif di era digitalisasi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarga maupun masyarakat .
"Saya harapkan di HUT ke-23 DWP ini, ibu-ibu DWP Kalbar harus mampu memfilter dampak negatif dari era digital, seperti hoaks di media sosial. Sehingga, ibu-ibu dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarganya serta mampu mendorong suami untuk berprestasi di lingkungan kerjanya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horisson di Pontianak, Rabu.
Dia menambahkan bahwa peran dari ibu-ibu yang tergabung di dalam Dharma Wanita ini selain harus mampu mendorong kinerja suami, juga harus mampu meningkatkan ketahanan keluarga serta mengembangkan ekonomi kreatif.
"Ibu-ibu Dharma Wanita harus mampu mengembangkan ekonomi kreatif serta mampu memproduksi hal-hal yang bersifat ekonomi kreatif. Sehingga dengan keterlibatan ibu-ibu Dharma Wanita dalam ekonomi kreatif ini juga akan mampu meningkatkan ekonomi di masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Penasehat DWP Provinsi Kalimantan Barat, Lismaryani Sutarmidji mengatakan bahwa seluruh pengurus DWP harus siap dalam menghadapi tantangan di era digital dengan menjadi perempuan yang cerdas.Baca selengkapnya: Anggota DWP Kalbar diminta mampu cegah dampak negatif era digitalisasi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023