Tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk membangun komitmen bersama dalam upaya mengatasi stunting di Ketapang, kata Wakil Bupati (Wabup) Ketapang, H Farhan melalui rilis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, Kamis.
"Kita semua tentunya mengetahui bahwa stunting adalah permasalahan serius yang harus segera ditangani dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia saat ini dan kedepannya," ucap Wabup saat membuka kegiatan rembuk stunting di Ketapang, kemarin.
Rembuk stunting tersebut mengusung tema "Bebaskan keluarga dari stunting menuju generasi Ketapang yang sehat, cerdas dan produktif tahun 2023 di Ketapang". Menurut Wabup, penanganan stunting tak bisa diabaikan karena dampaknya jangka panjang sehingga tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang seketika.
"Oleh karena itu, dalam penanganan stunting ini harus melihat banyak aspek. Di antaranya aspek kesehatan, aspek keluarga maupun aspek perilaku. Artinya pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen semua pihak untuk mewujudkan generasi tangguh, sehat dan cerdas," ujar Wabup.
Wabup memaparkan saat ini data prevalensi Kabupaten Ketapang di tahun 2022, berdasarkan data studi status gizi Indonesia (SSGI) adalah sebesar 22,3 persen turun 1,3 persen dari tahun 2021 (23,6 persen). Sedangkan target nasional sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 14 persen.
"Hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab berat bagi Kabupaten Ketapang yang tertinggal satu tahun lebih untuk menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 8,3 persen," terangnya.
"Walaupun demikian, kita jangan pernah , intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara berkelanjutan sampai kepada kelompok keluarga baik di Dldesa maupun di kota," tambahnya.
Wabup mengatakan bahwa penanganan stunting memerlukan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah Desa. sebagai penggerak program, pemangku kepentingan yang lain juga seperti dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan akademisi di tingkat lokal.
"Pada hari ini, seluruh stakeholder kita hadirkan, dengan tujuan agar kita dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih tepat dan terukur dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Ketapang," tutur Wabup.
Selanjut Wabup menegaskan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Ketapang untuk menyusun program dan strategi pendampingan Kecamatan dan Desa yang prevalensi stuntingnya tinggi.
"Khusus untuk 27 Desa lokus tahun 2023, dan 14 desa lokus tahun 2024 menjadi perhatian serius bagi perangkat daerah, Desa/Kelurahan maupun stakeholder lainnya untuk mendukung pelaksanaan di masing-masing lokus tersebut,"tegasnya.
Beliau juga mengingatkan agar para peserta memberikan keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan sehingga dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Rembuk stunting pada hari ini akan menjadi acuan untuk rapat koordinasi TPPS Ketapang. Maksimalkan pertemuan ini untuk menggali dan merumuskan hal-hal yang strategis," pungkas Wabup.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara teratur, terarah melalui kerja nyata, tuntas, cerdas dan berkualitas.
Turut hadir Forkopimda Ketapang, Asisten Sekda Pemerintahan dan Kesra Ketapang, Kepala OPD terkait, PKK Kabupaten Ketapang, dharma wanita, Bhayangkari Ketapang, para Camat, IBI, IDI, perwakilan perusahaan dan lainnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Kita semua tentunya mengetahui bahwa stunting adalah permasalahan serius yang harus segera ditangani dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia saat ini dan kedepannya," ucap Wabup saat membuka kegiatan rembuk stunting di Ketapang, kemarin.
Rembuk stunting tersebut mengusung tema "Bebaskan keluarga dari stunting menuju generasi Ketapang yang sehat, cerdas dan produktif tahun 2023 di Ketapang". Menurut Wabup, penanganan stunting tak bisa diabaikan karena dampaknya jangka panjang sehingga tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang seketika.
"Oleh karena itu, dalam penanganan stunting ini harus melihat banyak aspek. Di antaranya aspek kesehatan, aspek keluarga maupun aspek perilaku. Artinya pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen semua pihak untuk mewujudkan generasi tangguh, sehat dan cerdas," ujar Wabup.
Wabup memaparkan saat ini data prevalensi Kabupaten Ketapang di tahun 2022, berdasarkan data studi status gizi Indonesia (SSGI) adalah sebesar 22,3 persen turun 1,3 persen dari tahun 2021 (23,6 persen). Sedangkan target nasional sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 14 persen.
"Hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab berat bagi Kabupaten Ketapang yang tertinggal satu tahun lebih untuk menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 8,3 persen," terangnya.
"Walaupun demikian, kita jangan pernah , intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara berkelanjutan sampai kepada kelompok keluarga baik di Dldesa maupun di kota," tambahnya.
Wabup mengatakan bahwa penanganan stunting memerlukan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah Desa. sebagai penggerak program, pemangku kepentingan yang lain juga seperti dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan akademisi di tingkat lokal.
"Pada hari ini, seluruh stakeholder kita hadirkan, dengan tujuan agar kita dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih tepat dan terukur dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Ketapang," tutur Wabup.
Selanjut Wabup menegaskan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Ketapang untuk menyusun program dan strategi pendampingan Kecamatan dan Desa yang prevalensi stuntingnya tinggi.
"Khusus untuk 27 Desa lokus tahun 2023, dan 14 desa lokus tahun 2024 menjadi perhatian serius bagi perangkat daerah, Desa/Kelurahan maupun stakeholder lainnya untuk mendukung pelaksanaan di masing-masing lokus tersebut,"tegasnya.
Beliau juga mengingatkan agar para peserta memberikan keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan sehingga dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Rembuk stunting pada hari ini akan menjadi acuan untuk rapat koordinasi TPPS Ketapang. Maksimalkan pertemuan ini untuk menggali dan merumuskan hal-hal yang strategis," pungkas Wabup.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara teratur, terarah melalui kerja nyata, tuntas, cerdas dan berkualitas.
Turut hadir Forkopimda Ketapang, Asisten Sekda Pemerintahan dan Kesra Ketapang, Kepala OPD terkait, PKK Kabupaten Ketapang, dharma wanita, Bhayangkari Ketapang, para Camat, IBI, IDI, perwakilan perusahaan dan lainnya. (*)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023