Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo mengatakan kemungkinan yang akan terjadi pada musim panas dan kemarau dampak dari fenomena El Nino. Sekda meminta agar Direktur PDAM dan Kepala BPBD berserta jajaran mewaspadai dampak-dampak yang dapat terjadi akibat Elnino tersebut.
"Direktur PDAM kita minta melakukan langkah-langkah antisipasi terkait kelangkaan air bersih. BPBD juga kita minta untuk antisipasi Karhutla (kebakaran hutan dan lahan)," kata Sekda saat pimpin apel rutin Senin pagi di halaman Kantor Bupati Ketapang, Senin.
Sekda menambahkan, terkait evaluasi penerapan surat menyurat by sistem, saat ini sudah menggunakan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Menurut Sekda, Srikandi adalah salah satu komponen pemerintah dalam pengimplementasian e-Gov (Elektronik Government) atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Untuk diketahui, Aplikasi Srikandi secara regulasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Selain itu, Sekda meminta seluruh OPD menyiapkan contact person yang dapat di hubungi terkait pengaduan masyarakat.
"Kita juga minta melaksanakan penilaian OPD paling terinformatif sudah mewajibkan mempublikasikan kegiatan-kegiatan di media-media," katanya.
Untuk itu, Sekda berharap pada bulan Juli akan dilakukan penilaian dan pemberian reward terhadap OPD terinformatif.
"kita melaksanakan penilaian sehingga paling lambat Agustus kita memberikan reward." Kata Sekda.
Selain itu, Sekda juga kembali mengingatkan kaitannya dengan penyerapan anggaran. Dikatakan Sekda, saat ini sudah memasuki semester 2 tahun anggaran 2023 serta memasuki tahapan APBD perubahan termasuk memulai penyusunan RAPBD 2024.
"Hal-hal terkait penyerapan kegiatan-kegiatan prioritas agar dijadikan atensi oleh OPD termasuk hibah," pungkas Sekda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Direktur PDAM kita minta melakukan langkah-langkah antisipasi terkait kelangkaan air bersih. BPBD juga kita minta untuk antisipasi Karhutla (kebakaran hutan dan lahan)," kata Sekda saat pimpin apel rutin Senin pagi di halaman Kantor Bupati Ketapang, Senin.
Sekda menambahkan, terkait evaluasi penerapan surat menyurat by sistem, saat ini sudah menggunakan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Menurut Sekda, Srikandi adalah salah satu komponen pemerintah dalam pengimplementasian e-Gov (Elektronik Government) atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Untuk diketahui, Aplikasi Srikandi secara regulasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Selain itu, Sekda meminta seluruh OPD menyiapkan contact person yang dapat di hubungi terkait pengaduan masyarakat.
"Kita juga minta melaksanakan penilaian OPD paling terinformatif sudah mewajibkan mempublikasikan kegiatan-kegiatan di media-media," katanya.
Untuk itu, Sekda berharap pada bulan Juli akan dilakukan penilaian dan pemberian reward terhadap OPD terinformatif.
"kita melaksanakan penilaian sehingga paling lambat Agustus kita memberikan reward." Kata Sekda.
Selain itu, Sekda juga kembali mengingatkan kaitannya dengan penyerapan anggaran. Dikatakan Sekda, saat ini sudah memasuki semester 2 tahun anggaran 2023 serta memasuki tahapan APBD perubahan termasuk memulai penyusunan RAPBD 2024.
"Hal-hal terkait penyerapan kegiatan-kegiatan prioritas agar dijadikan atensi oleh OPD termasuk hibah," pungkas Sekda.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023