Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara kuliah umum Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5), mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan baik sehingga Indonesia menjadi negara yang sukses menurunkan inflasi.
“Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena suku bunganya naik terlalu ekstrem. Ini karena fiskal dan moneter, pemerintah dan bank sentral bekerja sama secara baik,” kata Sri Mulyani dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, pemerintah dan BI sepakat untuk tetap konsisten menjaga inflasi tahun 2023 pada kisaran 2 persen sampai 4 persen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan.
Baca juga: Bulog Kalbar rutin melakukan operasi pasar tekan inflasi
Sri Mulyani menegaskan, terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga inflasi melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, seperti memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemerintah dan Bank Sentral perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices) dan inflasi komponen harga pangan bergejolak (volatile food), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga pada akhir tahun berada dalam kisaran 3 persen hingga 5 persen.
Maka dari itu, Indonesia tidak selalu menggunakan kebijakan moneter dalam menangani inflasi, sehingga BI tidak menaikkan suku bunga setinggi dan seekstrem bank sentral negara lain.
"Tetapi inflasi Indonesia tetap turun. Karena apa? Karena kita menangani dari sisi pemerintah, sisi volatile food, dan administered price,” ujarnya.
Ia menuturkan pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta BI perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial.
Baca juga: Disperindagkop dan UMKM Singkawang gelar operasi pasar tekan inflasi
Untuk menekan laju inflasi Gubernur Kalimantan Barat meminta Perum Bulog menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada 360 ribu kepala keluarga (KK) yang berada di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. .
"Saya minta supaya Bulog bisa cepat menggelontorkan beras untuk 360 ribu KK, masing-masing 10 kilogram per bulan, selama tiga bulan. Karena target saya di bulan April ini jangan sampai inflasi di atas 0,5 persen, saya maunya sekitar 3 persen," kata Sutarmidji saat kegiatan High Lebel Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa.
Gubernur mengatakan, saat ini di Bulog ada 5.000 ton beras yang dapat dibagikan untuk bansos. Beras 5.000 ton itu cukup untuk kebutuhan satu bulanan dalam memenuhi cadangan pangan nasional yang dibagikan kepada masyarakat.
Menurut dia, bansos beras tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI dan dapat dijalankan terkait pencegahan naiknya harga beras untuk mengendalikan inflasi.
"Tiap beras bansos kami mensubsidi Rp2.000/kilogram lewat perusahaan daerah, supaya beras medium itu bisa dijual Rp9.500 yang harga pasarnya sudah Rp12.000, karena Bulog harga tertingginya segitu," tuturnya. Baca selengkapnya: Tekan inflasi Gubernur Kalbar minta Bulog salurkan beras untuk 360 ribu KK
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
“Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena suku bunganya naik terlalu ekstrem. Ini karena fiskal dan moneter, pemerintah dan bank sentral bekerja sama secara baik,” kata Sri Mulyani dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, pemerintah dan BI sepakat untuk tetap konsisten menjaga inflasi tahun 2023 pada kisaran 2 persen sampai 4 persen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan.
Baca juga: Bulog Kalbar rutin melakukan operasi pasar tekan inflasi
Sri Mulyani menegaskan, terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga inflasi melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, seperti memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemerintah dan Bank Sentral perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices) dan inflasi komponen harga pangan bergejolak (volatile food), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga pada akhir tahun berada dalam kisaran 3 persen hingga 5 persen.
Maka dari itu, Indonesia tidak selalu menggunakan kebijakan moneter dalam menangani inflasi, sehingga BI tidak menaikkan suku bunga setinggi dan seekstrem bank sentral negara lain.
"Tetapi inflasi Indonesia tetap turun. Karena apa? Karena kita menangani dari sisi pemerintah, sisi volatile food, dan administered price,” ujarnya.
Ia menuturkan pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta BI perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial.
Baca juga: Disperindagkop dan UMKM Singkawang gelar operasi pasar tekan inflasi
Untuk menekan laju inflasi Gubernur Kalimantan Barat meminta Perum Bulog menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada 360 ribu kepala keluarga (KK) yang berada di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. .
"Saya minta supaya Bulog bisa cepat menggelontorkan beras untuk 360 ribu KK, masing-masing 10 kilogram per bulan, selama tiga bulan. Karena target saya di bulan April ini jangan sampai inflasi di atas 0,5 persen, saya maunya sekitar 3 persen," kata Sutarmidji saat kegiatan High Lebel Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa.
Gubernur mengatakan, saat ini di Bulog ada 5.000 ton beras yang dapat dibagikan untuk bansos. Beras 5.000 ton itu cukup untuk kebutuhan satu bulanan dalam memenuhi cadangan pangan nasional yang dibagikan kepada masyarakat.
Menurut dia, bansos beras tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI dan dapat dijalankan terkait pencegahan naiknya harga beras untuk mengendalikan inflasi.
"Tiap beras bansos kami mensubsidi Rp2.000/kilogram lewat perusahaan daerah, supaya beras medium itu bisa dijual Rp9.500 yang harga pasarnya sudah Rp12.000, karena Bulog harga tertingginya segitu," tuturnya. Baca selengkapnya: Tekan inflasi Gubernur Kalbar minta Bulog salurkan beras untuk 360 ribu KK
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023