Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI optimistis tidak ada data aneh dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Insyaallah tidak ada data aneh dalam DPS (daftar pemilih sementara), DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan), dan nanti ditingkatkan jadi DPT," ujar anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, dalam konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Kamis.
Ketua Bawaslu Singkawang, Zulita mengatakan, pihaknya akan menggandeng Satpol PP setempat untuk menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024.
"Sosialisasi ini mengangkat tema bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu dengan menghadirkan peserta dari ASN dan partai politik," kata Zulita pada kegiatan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif di Singkawang, Selasa.
Dia mengatakan, dalam kegiatan ini ada dua hal yang ditekankan, yaitu tentang netralitas ASN. Kemudian, peserta Pemilu diharapkan bisa mentaati aturan-aturan pemilu dalam menyongsong Pemilu 2024.
Berkenaan dengan Perda Kota Singkawang Nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang ketertiban umum, sengaja didatangkan nara sumber dari Satpol PP untuk menyampaikan langsung kepada partai politik.
"Karena dalam hal ini, pemasangan-pemasangan baliho, spanduk.dan lain-lain masih belum menjadi ranah kami untuk menyampaikan apakah itu merupakan dugaan pelanggaran atau tidak," ujarnya.
Mengenai hal ini, pihaknya hanya sebatas melakukan pemetaan berapa baliho atau spanduk yang dipasang partai politik, untuk disampaikan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti.
"Ada data hasil pemetaan yang sudah kita kirimkan ke Satpol PP," ungkapnya.
Dia mengimbau, sebelum melakukan pemasangan baliho atau spanduk, sebaiknya partai politik berkoordinasi dengan Pemkot Singkawang, mengenai mana-mana saja titik/lokasi yang diperbolehkan.Baca selengkapnya: Bawaslu Singkawang bersama Satpol PP jaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Insyaallah tidak ada data aneh dalam DPS (daftar pemilih sementara), DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan), dan nanti ditingkatkan jadi DPT," ujar anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, dalam konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Kamis.
Betty pun menyampaikan pihaknya siap mempertanggungjawabkan segala data dalam DPT Pemilu 2024 yang dijadwalkan akan ditetapkan usai dilakukan rekapitulasi secara nasional dari data-data di daerah-daerah pada 2–4 Juli 2023.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah data pemilih yang aneh dalam DPS Pemilu 2024 yang sebelumnya disoroti oleh beberapa pihak. Di antaranya, ditemukan nama pemilih dengan satu, dua, dan tiga huruf.
Dalam paparannya, Betty membuktikan KPU memang menemukan pemilih yang namanya hanya terdiri atas satu, dua, dan tiga huruf dengan menunjukkan foto kartu tanda penduduk (KTP) dari para pemilih tersebut.
"Kok ada sih nama orang dengan satu huruf, dua huruf? Memang ada, lalu mau dihapus?" ucap Betty.
Baca juga: KPU Sekadau tetapkan DPT 156.957 pemilih
Baca juga: KPU Sekadau tetapkan DPT 156.957 pemilih
Berikutnya, ada pula temuan data pemilih yang berusia di atas 100 tahun.
"Ada juga dugaan (pemilih berusia) di atas 100 tahun, tapi ada dalam daftar pemilih kita. Lah memang ada, lalu harus kami hapus?" lanjut Betty.
Dalam kesempatan yang sama, Betty juga menyampaikan KPU telah menyelesaikan persoalan data pemilih yang ganda dan invalid, bahkan penyelesaian yang dilakukan hampir mencapai 100 persen.
Ia memaparkan dari sekitar 204 juta data pemilih, persoalan data ganda di dalam suatu provinsi yang belum diselesaikan oleh KPU adalah sebanyak 672 data pemilih atau 0,0003 persen.
"(Data pemilih) Ganda antarprovinsi (yang belum diselesaikan) 1.034 pemilih. Itu 0,0005 persen. Jadi, data kegandaan sudah ditekan sedemikian rupa dari 204 juta pemilih, tinggal ini PR-nya," lanjutnya.
Berikutnya terkait dengan data invalid, dari sekitar 204 juta data pemilih, tersisa 450 atau 0,0002 persen data invalid yang belum diselesaikan oleh KPU, yaitu data masyarakat yang berusia di bawah 17 tahun, namun masuk ke daftar pemilih untuk Pemilu 2024
"Kemudian, invalid di atas 120 tahun yang tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan masih hidup, itu ada sekitar 38 orang, 0,00002 persen," kata Betty.
Baca juga: Jenazah DPT korban penusukan anggota TNI diserahkan kepada pihak keluarga
Baca juga: Jenazah DPT korban penusukan anggota TNI diserahkan kepada pihak keluarga
Ketua Bawaslu Singkawang, Zulita mengatakan, pihaknya akan menggandeng Satpol PP setempat untuk menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024.
"Sosialisasi ini mengangkat tema bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu dengan menghadirkan peserta dari ASN dan partai politik," kata Zulita pada kegiatan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif di Singkawang, Selasa.
Dia mengatakan, dalam kegiatan ini ada dua hal yang ditekankan, yaitu tentang netralitas ASN. Kemudian, peserta Pemilu diharapkan bisa mentaati aturan-aturan pemilu dalam menyongsong Pemilu 2024.
Berkenaan dengan Perda Kota Singkawang Nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang ketertiban umum, sengaja didatangkan nara sumber dari Satpol PP untuk menyampaikan langsung kepada partai politik.
"Karena dalam hal ini, pemasangan-pemasangan baliho, spanduk.dan lain-lain masih belum menjadi ranah kami untuk menyampaikan apakah itu merupakan dugaan pelanggaran atau tidak," ujarnya.
Mengenai hal ini, pihaknya hanya sebatas melakukan pemetaan berapa baliho atau spanduk yang dipasang partai politik, untuk disampaikan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti.
"Ada data hasil pemetaan yang sudah kita kirimkan ke Satpol PP," ungkapnya.
Dia mengimbau, sebelum melakukan pemasangan baliho atau spanduk, sebaiknya partai politik berkoordinasi dengan Pemkot Singkawang, mengenai mana-mana saja titik/lokasi yang diperbolehkan.Baca selengkapnya: Bawaslu Singkawang bersama Satpol PP jaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023