Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Manto mengatakan pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat telah meminta pernyataan netralitas dari setiap kepala OPD untuk tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Netralitas ANS dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang menjadi fokus utama kami dan dalam hal ini setiap kepala OPD di Kalbar sudah membuat pernyataan bersama dengan menandatangani surat di atas materai untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Manto di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan, dalam surat pernyataan tersebut setiap kepala OPD di tuntut untuk tidak memihak salah satu parpol maupun calon yang terlibat dalam kontestasi politik 2024 mendatang.
"Kami juga akan memberikan pendidikan politik kepada ASN dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang, guna menjaga netralitas ASN," tuturnya.
"Pemantauan nertralitas ASN ini akan kita lakukan tidak hanya di lingkungan Pemprov Kalbar, tetapi juga di grup-grup diskusi pemprov dan di media sosial. Untuk itu, kita mengharapkan masyarakat untuk ikut melakukan pemantauan, agar ketika mendapatkan ada oknum ASN yang terlibat dalam politik maupun mengkampanyekan pasangan calon maupun peserta pemilu, agar segera memberikan informasi kepada kami," tuturnya.
Sejauh ini, kata Manto pihaknya belum menemukan adanya ASN yang terlibat langsung dalam mendukung salah satu parpol maupun kontestan pemilu.
Menurutnya, menjaga netralitas ASN dalam menatap Pemilu tahun 2024, sudah diatur berdasarkan undang-undang dalam menjaga netralitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Untuk itu, kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya harap agar bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang, sekalipun dalam hati mendukung salah satu pilihan akan tetapi untuk profesional, serta bijak dalam bermedsos," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Netralitas ANS dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang menjadi fokus utama kami dan dalam hal ini setiap kepala OPD di Kalbar sudah membuat pernyataan bersama dengan menandatangani surat di atas materai untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Manto di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan, dalam surat pernyataan tersebut setiap kepala OPD di tuntut untuk tidak memihak salah satu parpol maupun calon yang terlibat dalam kontestasi politik 2024 mendatang.
"Kami juga akan memberikan pendidikan politik kepada ASN dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang, guna menjaga netralitas ASN," tuturnya.
"Pemantauan nertralitas ASN ini akan kita lakukan tidak hanya di lingkungan Pemprov Kalbar, tetapi juga di grup-grup diskusi pemprov dan di media sosial. Untuk itu, kita mengharapkan masyarakat untuk ikut melakukan pemantauan, agar ketika mendapatkan ada oknum ASN yang terlibat dalam politik maupun mengkampanyekan pasangan calon maupun peserta pemilu, agar segera memberikan informasi kepada kami," tuturnya.
Sejauh ini, kata Manto pihaknya belum menemukan adanya ASN yang terlibat langsung dalam mendukung salah satu parpol maupun kontestan pemilu.
Menurutnya, menjaga netralitas ASN dalam menatap Pemilu tahun 2024, sudah diatur berdasarkan undang-undang dalam menjaga netralitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Untuk itu, kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya harap agar bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang, sekalipun dalam hati mendukung salah satu pilihan akan tetapi untuk profesional, serta bijak dalam bermedsos," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023