Pontianak (ANTARA) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak, Kalimantan Barat Ahmad Hasyim mengatakan bahwa mencegah konflik di pilkada bisa dilakukan dengan deteksi dini potensi kerawanan yang ada.
"Mengingat Kota Pontianak adalah kota yang multikultural, sehingga potensi ancaman untuk menyukseskan Pilkada yang damai sangat mungkin terjadi. Sehingga diperlukan pendeteksian secara dini terkait berbagai persoalan di masyarakat agar berbagai ancaman tersebut dapat diantisipasi sebelum terjadi," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa untuk mencegah konflik tentu perlu keterlibatan semua pihak. Sehingga dengan hadirnya Kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pontianak Periode 2024-2028 yang baru dikukuhkan sangat penting.
“FKDM adalah sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Forum ini berisi beberapa tokoh masyarakat yang kompeten, peduli, mau terlibat, dan berperan aktif dalam kepengurusan ini. Forum ini bertujuan untuk mendeteksi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Artinya sebelum terjadi konflik, maka benih-benih konflik itu sudah tercium dan sudah kita ketahui bersama,” kata dia.
Kepengurusan FKDM sendiri beranggotakan delapan orang yang berasal dari elemen tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Dalam kepengurusan periode ini, terdapat perwakilan tokoh masyarakat dari etnis Dayak, Tionghoa, Melayu, Batak, dan lainnya.
Ia menyebut, tahun ini FKDM akan berfokus pada menyukseskan Pilkada yang damai. Untuk itu, ia berpesan kepada FKDM agar bisa fokus terhadap potensi-potensi ancaman terkait Pilkada tahun ini.
“Kita sekarang lagi fokus ke Pilkada. Forum ini akan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, terutama yang ada di kelurahan dan kecamatan untuk melihat tahapan-tahapan Pilkada ini. Karena di dalam Pilkada, tiap tahapan itu ada kerawanan. Misalnya tahapan pencoklitan, pendaftaran, dan lainnya. Maka dengan adanya forum ini, kita harapkan dapat mendeteksi dini kerawanan-kerawanan yang ada di tiap tahapan Pilkada nantinya,” jelas Hasyim.
FKDM nantinya juga akan berkoordinasi dengan berbagai instansi perangkat penyelenggara pilkada, seperti komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilu (bawaslu), Kepolisian, Kodim, dan lainnya.
Menurut Hasyim, banyak persoalan yang terjadi di kota ini berpotensi mengganggu kelancaran pilkada. Ia mencontohkan seperti persoalan radikalisme, tawuran, kenakalan remaja dan semacamnya. FKDM diharapkan dapat mengetahui dan mendeteksi dini terkait persoalan ini.
“Harapannya FKDM ini bisa bekerja dengan optimal dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota. Bagaimana rekomendasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Pemkot," jelas dia.
