Pontianak (ANTARA) - Kepala Kesbangpol Kalimantan Barat, Manto mengatakan pihaknya menargetkan untuk menyalurkan dana bantuan Pemilukada Kalbar 2024 kepada kpu dan bawaslu pada bulan November mendatang.
"Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/Pmk.05/2022 tentang tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilihan Umum, setiap pemda diwajibkan untuk menyalurkan dana bantuan Pemilukada. Dan untuk Pemilukada 2024 mendatang, kita menargetkan penyaluran dana bantuan untuk kpu dan bawaslu pada November mendatang," kata Manto di Pontianak, Kamis.
Untuk besaran bantuan dana yang akan disalurkan oleh Kesbangpol Kalbar, Manto menyampaikan bahwa dirinya belum bisa memberikan informasi tersebut mengingat jumlah nominalnya masih dalam tahap pembahasan dan belum disepakati antara KPU dan Pemprov Kalbar.
"Sebenarnya, jumlah dana bantuan untuk Pemilukada di tahun 2024 mendatang ini belum bisa saya sebutkan, karena angkanya masih belum final. Namun, sesuai pembahasan terakhir, nominalnya masih berubah-ubah, mulai dari Rp350 sampai Rp370 miliar, angkanya masih dinamis, karena masih dilakukan pembahasan untuk menentukan kesepakatan," tuturnya.
Dia mengungkapkan, untuk jumlah dana bantuan yang akan di berikan kepada bawaslu sudah disepakati, namun, karena pencairannya dilakukan satu paket antara KPU dan bawaslu sehingga penyaluran dana untuk bawaslu belum bisa dilaksanakan.
"Masih menunggu kesepakatan jumlah yang akan disalurkan, di targetkan bulan November sudah bisa ditransferkan," katanya.
Di ketahui, Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat sudah mengusulkan anggaran yang akan digunakan untuk Pemilukada 2024 ke pemerintah daerah. Anggaran yang diusulkan itu hanya diperuntukkan untuk pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat Faisal Riza mengatakan sejumlah tahapan sudah dilalui terkait dengan pengusulan anggaran untuk Pemilukada 2024.
"Pengusulan sudah dilakukan, pembahasan terhadap komponen yang dibutuhkan juga sedang dilakukan," tuturnya.
Namun dilanjutkannya penetapan angka pembiayaan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masih dalam proses merapikan dan mereview kembali.
"Masih banyak penyempurnaan dan cost sharing ke kabupaten/kota juga dalam penyempurnaan," katanya.
