Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar Wahyu Priyono menilai media massa berperan penting mengawal pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah lewat pemberitaan.
"Kami terus mendorong lembaga yang mengelola keuangan negara untuk melaksanakan pengelolaan uang negara dengan baik dan transparan. Tentu hal itu juga perlu keterlibatan semua pihak termasuk media," kata Kepala BPK Perwakilan Kalbar Wahyu Priyono saat kunjungan media ke Kantor LKBN ANTARA Biro Kalbar di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan sejauh ini untuk entitas pemeriksaan pemerintah daerah di Kalbar terdiri 15 yakni 1 pemerintah provinsi, 2 kota madya dan 12 kabupaten.
Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui media massa.
"Kemudian ada 25 BUMD yang terdiri BPD, PDAM, BPR dan PD. Selanjutnya 132 BLUD yang terdiri RSUD, Puskesmas,labkesdaa dan balai kesehatan," jelas dia.
Terkait perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah se- Kalbar pada 2023, menurutnya semua sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Bersyukur 1 pemerintah provinsi dan 14 kabupaten dan kota di Kalbar semua sudah mendapat WTP dari laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya Kabupaten Bengkayang tidak pernah dan tahun ini meraih WTP. Itu artinya rekomendasi kami ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Bengkayang," ucap dia.
Menurutnya, capaian yang ada oleh pemerintah daerah atas opini laporan keuangan harus dipertahankan dan jangan berpuas diri atau terlena. Tahun berikutnya mendorong untuk terus mempertahan opini WTP tersebut.
"Untuk mempertahankan itu dengan cara mengelola keuangan daerah secara baik sesuai peraturan perundang - undangan. Kemudian meminimalisir terjadinya penyimpangan merugikan keuangan daerah," jelas dia.
Terpenting juga menurutnya ada komitmen yang tinggi dari kepala daerah, DPRD dan penyelenggaraan pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dengan peraturan berlaku.
"Perbaharui juga peraturan yang ada dan terakhir pengendalian internal yang penting dari seluruh komponen pemerintah daerah untuk pencegahan penyelewengan," ucap dia.
Terkait kunjungan ke ANTARA Biro Kalbar, pihaknya melakukan sosialisasi atau mengenalkan BPK dan menjalin sinergi serta kolaborasi dengan media.
"Sehingga informasi tentang BPK disampaikan kepada masyarakat. Kami bisa juga menyerap informasi tentang wilayah kerja kami. Itu memperkuat kami membuat kebijakan," ucap dia.
Sementara, Kepala LKBN ANTARA Biro Kalbar Helti Marini Sipayung menyambut baik kunjungan dan sinergi dari Kantor Perwakilan BPK Kalbar. Dalam kesempatan itu ia mengenalkan ANTARA yang merupakan kantor berita milik negara dan memiliki jaringan baik dalam maupun luar negeri.
"Kami sangat menyambut baik kunjungan, silahturahmi dan sinergi dari Kantor Perwakilan BPK Kalbar. Dengan pertemuan ini banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan kedua belah pihak dalam bentuk kerjasama. Apalagi ANTARA sendiri memiliki jaringan luas dan pelanggan dari seluruh Indonesia capai 300 media," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Kami terus mendorong lembaga yang mengelola keuangan negara untuk melaksanakan pengelolaan uang negara dengan baik dan transparan. Tentu hal itu juga perlu keterlibatan semua pihak termasuk media," kata Kepala BPK Perwakilan Kalbar Wahyu Priyono saat kunjungan media ke Kantor LKBN ANTARA Biro Kalbar di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan sejauh ini untuk entitas pemeriksaan pemerintah daerah di Kalbar terdiri 15 yakni 1 pemerintah provinsi, 2 kota madya dan 12 kabupaten.
Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui media massa.
"Kemudian ada 25 BUMD yang terdiri BPD, PDAM, BPR dan PD. Selanjutnya 132 BLUD yang terdiri RSUD, Puskesmas,labkesdaa dan balai kesehatan," jelas dia.
Terkait perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah se- Kalbar pada 2023, menurutnya semua sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Bersyukur 1 pemerintah provinsi dan 14 kabupaten dan kota di Kalbar semua sudah mendapat WTP dari laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya Kabupaten Bengkayang tidak pernah dan tahun ini meraih WTP. Itu artinya rekomendasi kami ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Bengkayang," ucap dia.
Menurutnya, capaian yang ada oleh pemerintah daerah atas opini laporan keuangan harus dipertahankan dan jangan berpuas diri atau terlena. Tahun berikutnya mendorong untuk terus mempertahan opini WTP tersebut.
"Untuk mempertahankan itu dengan cara mengelola keuangan daerah secara baik sesuai peraturan perundang - undangan. Kemudian meminimalisir terjadinya penyimpangan merugikan keuangan daerah," jelas dia.
Terpenting juga menurutnya ada komitmen yang tinggi dari kepala daerah, DPRD dan penyelenggaraan pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dengan peraturan berlaku.
"Perbaharui juga peraturan yang ada dan terakhir pengendalian internal yang penting dari seluruh komponen pemerintah daerah untuk pencegahan penyelewengan," ucap dia.
Terkait kunjungan ke ANTARA Biro Kalbar, pihaknya melakukan sosialisasi atau mengenalkan BPK dan menjalin sinergi serta kolaborasi dengan media.
"Sehingga informasi tentang BPK disampaikan kepada masyarakat. Kami bisa juga menyerap informasi tentang wilayah kerja kami. Itu memperkuat kami membuat kebijakan," ucap dia.
Sementara, Kepala LKBN ANTARA Biro Kalbar Helti Marini Sipayung menyambut baik kunjungan dan sinergi dari Kantor Perwakilan BPK Kalbar. Dalam kesempatan itu ia mengenalkan ANTARA yang merupakan kantor berita milik negara dan memiliki jaringan baik dalam maupun luar negeri.
"Kami sangat menyambut baik kunjungan, silahturahmi dan sinergi dari Kantor Perwakilan BPK Kalbar. Dengan pertemuan ini banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan kedua belah pihak dalam bentuk kerjasama. Apalagi ANTARA sendiri memiliki jaringan luas dan pelanggan dari seluruh Indonesia capai 300 media," kata dia.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023