Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 20-21 September 2023 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) di level 5,75 persen.
Suku bunga deposit facility juga dipertahankan di level 5 persen dan suku bunga lending facility di posisi 6,5 persen.
"Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen pada tahun 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG September 2023 yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Kamis.
Perry menuturkan kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau, yang berlaku efektif sejak per 1 Oktober 2023.
Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat terus menjaga serta mengawal ketersediaan dan distribusi pangan dalam rangka mencegah inflasi.
"Bentuk kerja sama Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalbar di antaranya menyelenggarakan agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Kalbar. Dalam agenda tersebut terdapat beberapa pencapaian dan rencana tindak lanjut yang akan terus dilakukan hingga Desember 2023," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, N. A. Anggini Sari di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan pengendalian inflasi dilakukan melalui program yang memperhatikan dan fokus pada ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga dan distribusi.
Untuk ketersediaan pasokan telah disediakan 20,000 bibit dan benih yang telah dan sedang didistribusikan secara per tahap kepada Tim Penggerak PKK se Kalbar, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan pondok pesantren. Bibit yang diberikan berupa cabai rawit, hortikultura, ayam, dan ikan.
"Untuk ketersediaan stok juga didukung pemberian bantuan Alsintan dan Saprotan kepada kelompok tani ladi dan hortikultura, berupa pendukung Rice Milling Unit (RMU) yaitu Lantai jemur UV, Cultivator, pompa air, roda 3, dan dan peralatan lainnya, " papar dia.
Terkait keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi dilaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 81 kali bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, dan Bulog.Baca selengkapnya: BI - pemda jaga ketersediaan dan distribusi pangan cegah inflasi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Suku bunga deposit facility juga dipertahankan di level 5 persen dan suku bunga lending facility di posisi 6,5 persen.
"Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen pada tahun 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG September 2023 yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Kamis.
Perry menuturkan kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau, yang berlaku efektif sejak per 1 Oktober 2023.
Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat terus menjaga serta mengawal ketersediaan dan distribusi pangan dalam rangka mencegah inflasi.
"Bentuk kerja sama Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalbar di antaranya menyelenggarakan agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Kalbar. Dalam agenda tersebut terdapat beberapa pencapaian dan rencana tindak lanjut yang akan terus dilakukan hingga Desember 2023," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, N. A. Anggini Sari di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan pengendalian inflasi dilakukan melalui program yang memperhatikan dan fokus pada ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga dan distribusi.
Untuk ketersediaan pasokan telah disediakan 20,000 bibit dan benih yang telah dan sedang didistribusikan secara per tahap kepada Tim Penggerak PKK se Kalbar, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan pondok pesantren. Bibit yang diberikan berupa cabai rawit, hortikultura, ayam, dan ikan.
"Untuk ketersediaan stok juga didukung pemberian bantuan Alsintan dan Saprotan kepada kelompok tani ladi dan hortikultura, berupa pendukung Rice Milling Unit (RMU) yaitu Lantai jemur UV, Cultivator, pompa air, roda 3, dan dan peralatan lainnya, " papar dia.
Terkait keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi dilaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 81 kali bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, dan Bulog.Baca selengkapnya: BI - pemda jaga ketersediaan dan distribusi pangan cegah inflasi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023