Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara(ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Presiden Jokowi, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.
"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa.
Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.
Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.
Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.
Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.
Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur.
Di sisi lain, ia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.
"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalo nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Senin, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan kesiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden RI Joko Widodo.
"Terkait SDM IKN simulasi sudah selesai dan kemarin kami ke lokasi IKN melihat persiapan rencana pemindahan ASN ke IKN," kata Azwar Anas kepada awak media selepas bertemu Presiden.
Menpan RB menyatakan pihaknya telah membuat simulasi secara rinci mengenai ASN mana saja yang pindah setelah tempat yang disediakan sudah siap.
"Bahkan di dalam kementerian/lembaga itu eselon berapa dan siapa kita sudah nyatakan ini komprehensif dan BKN (Badan Kepegawaian Negara, red.) sudah melakukan simulasi," kata Azwar Anas.
Menpan RB menegaskan bahwa pihaknya telah membuat skenario dengan seluruh kementerian/lembaga nonkementerian pemerintah (K/L) berkenaan dengan pemindahan ASN ke IKN Nusantara tersebut.Baca juga: Menpan RB datangi Istana Kepresiden lapor kesiapan pemindahan ASN ke IKN
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Menurut Presiden Jokowi, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.
"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa.
Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.
Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.
Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.
Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.
Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur.
Di sisi lain, ia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.
"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalo nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Senin, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan kesiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden RI Joko Widodo.
"Terkait SDM IKN simulasi sudah selesai dan kemarin kami ke lokasi IKN melihat persiapan rencana pemindahan ASN ke IKN," kata Azwar Anas kepada awak media selepas bertemu Presiden.
Menpan RB menyatakan pihaknya telah membuat simulasi secara rinci mengenai ASN mana saja yang pindah setelah tempat yang disediakan sudah siap.
"Bahkan di dalam kementerian/lembaga itu eselon berapa dan siapa kita sudah nyatakan ini komprehensif dan BKN (Badan Kepegawaian Negara, red.) sudah melakukan simulasi," kata Azwar Anas.
Menpan RB menegaskan bahwa pihaknya telah membuat skenario dengan seluruh kementerian/lembaga nonkementerian pemerintah (K/L) berkenaan dengan pemindahan ASN ke IKN Nusantara tersebut.Baca juga: Menpan RB datangi Istana Kepresiden lapor kesiapan pemindahan ASN ke IKN
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023