Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadakan diskusi umum mengenai situasi HAM di Palestina pada Rabu.

Palestina, yang berbicara sebagai entitas yang berkepentingan, mengatakan “sangat disayangkan bahwa beberapa pihak mempolitisasi pekerjaan Dewan karena keinginan penguasa pendudukan,” kata Dewan HAM PBB dalam sebuah pernyataan.

Dewan tersebut, yang mencatat ada lebih dari enam juta pengungsi dari Palestina dan ribuan warganya tewas di tangan kelompok zionis, mengatakan bahwa praktik pendudukan Israel yang dimulai sejak 1967 telah menjadi "lebih ganas dan barbar"

"Tahun ini memperingati 56 tahun Israel sebagai kekuatan pendudukan. Warga sipil, jurnalis dan petugas kesehatan menjadi target, dan 248 orang tewas pada tahun ini dan banyak perintah penahanan administratif dikeluarkan," kata pihak Palestina.

Palestina juga mendesak masyarakat internasional untuk memikul "tanggung jawab historis dan hukum" untuk mengakhiri pendudukan.

Selama diskusi berlangsung, beberapa pembicara menunjukkan keprihatinan serius atas pelanggaran hukum HAM internasional di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk perampasan hak untuk menentukan nasib sendiri, pembunuhan di luar hukum, pembatasan kebebasan bergerak dan berkumpul, dan permukiman ilegal.

"Warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, menjadi subjek pembunuhan setiap hari dan terus-menerus, sebagai tambahan atas kebijakan serbuan dan serangan di desa-desa, kota-kota kecil dan kota besar Palestina oleh pasukan pendudukan Israel dan kelompok pemukim," ungkap mereka.

Mereka juga menyatakan keprihatinannya atas penggusuran paksa dan pengungsian banyak keluarga Palestina di Yerusalem Timur, "yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang berupa pemindahan paksa,” menurut pernyataan dewan tersebut.

Beberapa pembicara juga menyatakan keprihatinan mengenai permukiman Israel dan aksi-aksi terkait yang terus berlanjut di wilayah Palestina dan Golan Suriah yang diduduki.

Tindakan-tindakan itu termasuk perluasan permukiman, perampasan tanah, penggusuran rumah-rumah, dan penyitaan dan penghancuran properti.

Mereka meminta semua pelanggaran hak asasi manusia agar "segera diakhiri".

Sayangnya, Perwakilan Israel tidak hadir saat diskusi berlangsung.

Sumber: Anadolu
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa mengingatkan "era pemanasan global sudah tiba" di mana Juli ini iklim mencapai yang terpanas sepanjang masa.

"Perubahan iklim telah terjadi. Sungguh mengerikan, dan ini baru permulaan. Era bumi yang hangat sudah berakhir; era pemanasan global sudah tiba," kata Antonio Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York.

"Para pemimpin harus memimpin. Tidak boleh lagi bimbang. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi yang menunggu siapa yang bertindak lebih dulu. Tiada  lagi waktu untuk itu," sambung Guterres.

Juli menjadi bulan paling panas yang pernah terjadi, kata Organisasi Meteorologi Dunia dan Layanan Perubahan Iklim Copernicus Komisi Eropa.

Data dari kedua badan cuaca tersebut menunjukkan bulan ini terjadi suhu laut tertinggi yang pernah ada sepanjang tahun ini.

Guterres mengatakan bisa saja kenaikan suhu dibatasi hingga 1,5 derajat Celsius sehingga menghindari perubahan iklim terburuk.

Perjanjian Iklim Paris yang disetujui pada 2015 berusaha membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 C, tapi lebih baik pada 1,5 C sampai akhir abad ini untuk memerangi perubahan iklim yang dimintakan dimintakan perjanjian itu kepada setiap negara guna mengurangi emisi hingga setengahnya pada 2030 dan turun hingga nol emisi pada 2050.

"Kami perlu target pengurangan emisi nasional baru yang ambisius dari para anggota G-20," kata Guterres.Baca berita selengkapnya: Sekjen PBB sebut era pemanasan global telah tiba



 

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023