Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan program Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan guna membantu salah satu Program Prioritas Nasional (PPN) terkait percepatan prevalensi stunting.
Ketua Tim Swakelola Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan PP Muhammadiyah Emma Rachmawati mengatakan aksi tersebut dilakukan di sekolah, madrasah maupun pesantren milik Muhammadiyah yang berada di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
"Sebagaimana diketahui empat provinsi itu memiliki angka prevalensi stunting cukup tinggi sehingga menjadi dasar kami ketika memilih, selain faktor keaktifan lembaga MPKU di provinsi tersebut," kata Emma Rachmawati pada acara Kick Off Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan GenMu di Jakarta, Senin (16/10) malam.
Adapun kabupaten atau kota yang dipilih, lanjut Emma, mencakup Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Mamuju, Kota Makassar, hingga Kabupaten Maros.
Ia menjelaskan sasaran dari program ini ialah para remaja santriwati, guru, sekaligus orang tua santriwati agar memiliki literasi terkait penerapan prinsip halalan thayyiban dalam pola konsumsi makanan maupun minuman dan pergerakannya melalui gerakan komunitas dakwah, yakni Muhammadiyah yang sifatnya sinergis, kolaboratif, holistik, transformatif dan berkelanjutan.
"Jadi kalau total pesertanya ada 6.846 dari empat provinsi tersebut dengan masa aktif program hingga akhir November 2023 sudah dengan pelaporannya," ujar Emma.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menuturkan program aksi itu menghasilkan beberapa pedoman seputar aksi bergizi sehat berkemajuan yang tentunya merupakan hasil pengembangan integrasi oleh tim terkait terhadap pedoman keluaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai percepatan penurunan prevalensi stunting.
Adapun beberapa rangkaian kegiatan program aksi tersebut, meliputi senam bersama, sarapan bersama, konsumsi tablet tambah darah, serta edukasi seputar masalah kesehatan yang bersinergi dengan puskesmas serta Dinas Kesehatan setempat.
Komisi E DPRD Provinsi DKI menilai Provinsi DKI Jakarta memerlukan rumah sakit khusus untuk menangani stunting mengingat masih banyaknya kasus stunting di Ibu Kota.
"Hingga saat ini tercatat sebanyak 39.793 anak masuk dalam kategori gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Jakarta, Minggu.
Karena itu, dia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengkaji anggaran untuk pembangunan rumah sakit (RS) khusus stunting atau tengkes agar persoalan tersebut segera teratasi.
Merry menuturkan keberadaan rumah sakit khusus stunting diperlukan untuk merealisasikan salah satu program prioritas Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Yakni percepatan penurunan stunting di Jakarta.
"Kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus, soalnya ini harus segera, untuk menangani stunting dan gizi buruk,” ujarnya.Baca juga: DKI dinilai perlu rumah sakit khusus stunting
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023