Penjabat(Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson bersama Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari Harisson mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kegiatan yang dilaksanakan 22 hingga 23 November ini terdiri tiga kegiatan yakni executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas serta pembekalan anti korupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami," kata Harisson di Jakarta, Jumat.
Diketahui, selain 12 Pj gubernur dan istri, peserta yang terlibat pada kegiatan tersebut yang juga diikuti Ketua DPRD dari 12 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua.
Menurut Harisson, agenda seperti ini baik dan penting diikuti oleh setiap penyelenggara negara, karena banyak hal-hal yang disampaikan bagaimana upaya mencegah korupsi, khususnya di komunitas keluarga para pejabat negara.
"Acara seperti ini sebagai pengingat buat kita, bagaimana mengenal upaya-upaya pendidikan dan peran serta masyarakat, dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini harus terus diingatkan," tuturnya.
Menurutnya, akan semakin sering hal-hal tersebut diketahui, semakin baik dan semakin banyak unsur yang menegakkan antikorupsi, semakin baik.
"Jangan sampai komitmen intelektual hanya sebatas tentang bagaimana kita menjalankan tugas-tugas yang telah dilakukan sebelumnya, baik melalui agenda seremonial seperti penandatanganan pakta Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan sebagainya. Perlu dilengkapi dengan komitmen emosional dan spiritual, agar kita betul-betul menjalankan upaya pemberantasan korupsi sekaligus menanamkan sikap integritas dalam alam bawah sadar kita," katanya.
Dia menilai metode ini sangat baik untuk terus dikembangkan oleh KPK dalam rangka upaya-upaya pencegahan korupsi, termasuk upaya pendidikan anti korupsi, meningkatkan kesadaran antikorupsi para penyelenggara negara untuk terhindar dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, lalu terbangunnya karakter kepala daerah yang berintegritas dan teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya.
Di tempat yang sama, Windy mengungkapkan komitmen diri dan suaminya dalam membudayakan antikorupsi dan gratifikasi. Beliau menyebutkan, keluarga adalah benteng dan ujung tombak untuk pencegahan korupsi.
Menurutnya, bicara pemberantasan korupsi maka keluarga ranah pencegahannya. Kemudian pendidikan anak usia dini, anak-anak di rumah, juga dibudayakan antikorupsi.
"Kami jelas akan terus berkomitmen untuk jujur, menjunjung tinggi integritas. Kalau sudah jadi kebiasaan, pasti ketika kita di luar rumah pasti akan berusaha menjaga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Kegiatan yang dilaksanakan 22 hingga 23 November ini terdiri tiga kegiatan yakni executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas serta pembekalan anti korupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami," kata Harisson di Jakarta, Jumat.
Diketahui, selain 12 Pj gubernur dan istri, peserta yang terlibat pada kegiatan tersebut yang juga diikuti Ketua DPRD dari 12 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua.
Menurut Harisson, agenda seperti ini baik dan penting diikuti oleh setiap penyelenggara negara, karena banyak hal-hal yang disampaikan bagaimana upaya mencegah korupsi, khususnya di komunitas keluarga para pejabat negara.
"Acara seperti ini sebagai pengingat buat kita, bagaimana mengenal upaya-upaya pendidikan dan peran serta masyarakat, dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini harus terus diingatkan," tuturnya.
Menurutnya, akan semakin sering hal-hal tersebut diketahui, semakin baik dan semakin banyak unsur yang menegakkan antikorupsi, semakin baik.
"Jangan sampai komitmen intelektual hanya sebatas tentang bagaimana kita menjalankan tugas-tugas yang telah dilakukan sebelumnya, baik melalui agenda seremonial seperti penandatanganan pakta Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan sebagainya. Perlu dilengkapi dengan komitmen emosional dan spiritual, agar kita betul-betul menjalankan upaya pemberantasan korupsi sekaligus menanamkan sikap integritas dalam alam bawah sadar kita," katanya.
Dia menilai metode ini sangat baik untuk terus dikembangkan oleh KPK dalam rangka upaya-upaya pencegahan korupsi, termasuk upaya pendidikan anti korupsi, meningkatkan kesadaran antikorupsi para penyelenggara negara untuk terhindar dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, lalu terbangunnya karakter kepala daerah yang berintegritas dan teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya.
Di tempat yang sama, Windy mengungkapkan komitmen diri dan suaminya dalam membudayakan antikorupsi dan gratifikasi. Beliau menyebutkan, keluarga adalah benteng dan ujung tombak untuk pencegahan korupsi.
Menurutnya, bicara pemberantasan korupsi maka keluarga ranah pencegahannya. Kemudian pendidikan anak usia dini, anak-anak di rumah, juga dibudayakan antikorupsi.
"Kami jelas akan terus berkomitmen untuk jujur, menjunjung tinggi integritas. Kalau sudah jadi kebiasaan, pasti ketika kita di luar rumah pasti akan berusaha menjaga," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023