Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar), Beni Novri, mengatakan, pihaknya telah melakukan penindakan terhadap 1.194.374 batang barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) ilegal dengan total nilai barang diperkirakan mencapai Rp1.710.670.200.
"Penindakan ini sebagai usaha keras kami dalam mencegah peredaran rokok ilegal dan memberikan keadilan kepada pelaku industri tembakau," kata Beni di Pontianak, Minggu.
Menurutnya, DJBC Kalbagbar sejauh ini telah melakukan pencegahan dan penindakan masuknya barang ilegal dan peredaran gelap narkoba, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
"Dalam upaya keras memerangi peredaran barang ilegal, unit Pengawasan di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagbar telah melakukan penindakan sebanyak 161 surat bukti penyitaan (SBP) sepanjang tahun 2024," tuturnya.
Beni menjelaskan, selama tahun 2024, telah dilakukan penindakan sebanyak 5 SBP NPP dengan total nilai barang diperkirakan mencapai Rp868.500.000. Barang-barang tersebut terdiri dari 3.313,4 gram Methamphetamine/sabu, 117 butir obat terlarang/dibatasi, dan 12 butir ekstasi.
Tidak hanya itu, penindakan juga dilakukan terhadap 96,87 liter BKC MMEA (minol) dengan total nilai barang diperkirakan mencapai Rp42.760.600.
Dia juga menambahkan bahwa dari total penindakan 161 SBP tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp1.181.660.500. Meskipun terdapat penurunan tren dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp3,9 triliun menjadi Rp1,1 triliun.
"Untuk periode Januari hingga Februari 2024, terdapat 3 pelaku dugaan pidana (PDP) terkait kasus pelanggaran di bidang cukai Pasal 54 dan/atau 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
"Hal ini termasuk tindakan seperti "penawarkan, menyerahkan, menjual dan menyediakan untuk dijual barang cukai yang tidak dilekati pita cukai dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana" dalam bentuk rokok tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Penindakan ini sebagai usaha keras kami dalam mencegah peredaran rokok ilegal dan memberikan keadilan kepada pelaku industri tembakau," kata Beni di Pontianak, Minggu.
Menurutnya, DJBC Kalbagbar sejauh ini telah melakukan pencegahan dan penindakan masuknya barang ilegal dan peredaran gelap narkoba, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
"Dalam upaya keras memerangi peredaran barang ilegal, unit Pengawasan di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagbar telah melakukan penindakan sebanyak 161 surat bukti penyitaan (SBP) sepanjang tahun 2024," tuturnya.
Beni menjelaskan, selama tahun 2024, telah dilakukan penindakan sebanyak 5 SBP NPP dengan total nilai barang diperkirakan mencapai Rp868.500.000. Barang-barang tersebut terdiri dari 3.313,4 gram Methamphetamine/sabu, 117 butir obat terlarang/dibatasi, dan 12 butir ekstasi.
Tidak hanya itu, penindakan juga dilakukan terhadap 96,87 liter BKC MMEA (minol) dengan total nilai barang diperkirakan mencapai Rp42.760.600.
Dia juga menambahkan bahwa dari total penindakan 161 SBP tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp1.181.660.500. Meskipun terdapat penurunan tren dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp3,9 triliun menjadi Rp1,1 triliun.
"Untuk periode Januari hingga Februari 2024, terdapat 3 pelaku dugaan pidana (PDP) terkait kasus pelanggaran di bidang cukai Pasal 54 dan/atau 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
"Hal ini termasuk tindakan seperti "penawarkan, menyerahkan, menjual dan menyediakan untuk dijual barang cukai yang tidak dilekati pita cukai dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana" dalam bentuk rokok tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024