Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan BUMN melakukan langkah cepat dalam meminimalisasi dampak dari gejolak ekonomi dan geopolitik dunia.
Erick menyebut, BUMN perlu melakukan peninjauan ulang terhadap biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres untuk melihat situasi terkini.
"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Erick menilai, situasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan akan berdampak kepada Indonesia melalui Foreign Outflow dana investasi, yang diyakini akan memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi.
Selain itu, dampak ini juga akan berimbas pada semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok.
"Dan akan menggerus neraca perdagangan Indonesia," katanya.
Erick meminta BUMN perbankan menjaga secara proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak.
BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, diminta untuk mengoptimalkan pembelian dolar AS dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
Selain itu, BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini untuk memitigasi tergerusnya neraca perdagangan.
Erick mengatakan, BUMN yang memiliki utang luar negeri atau berencana menerbitkan instrumen dalam dolar AS agar mengkaji opsi hedging untuk meminimalisasi dampak fluktuasi kurs.
"Seluruh BUMN diharapkan dapat waspada dan awas dengan memantau situasi saat ini, mengingat kemungkinan terjadi kenaikan tingkat suku bunga dalam waktu dekat," ucap Erick.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina secara intens terus memantau perkembangan terkini dan dampak memanasnya geopolitik terhadap rantai pasok energi global.
Nicke menyebut, fluktuasi minyak dunia akan kian dinamis pasca meningkatnya ketegangan yang terjadi di timur tengah.
"Kita akan terus meningkatkan upaya mitigasi risiko untuk mengurangi potensi dampak dari dinamika situasi ekonomi dan geopolitik, termasuk pengendalian biaya, pemilihan komposisi crude yang optimal, pengelolaan inventory yang efektif, peningkatan produksi high-yield products dan efisiensi di semua lini operasional," ujar Nicke.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso memastikan BRI akan menerapkan langkah ketat dalam rencana aksi korporasi ke depan.
BRI, lanjut Sunarso, juga secara prudent dan terukur akan menjaga porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak secara proporsional.
"Tentu seperti arahan Pak Menteri, kita akan melaksanakan stress test dan juga mempersiapkan berbagai skenario terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada perekonomian tanah air karena dinamika kondisi ekonomi dan geopolitik global," kata Sunarso.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Erick menyebut, BUMN perlu melakukan peninjauan ulang terhadap biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres untuk melihat situasi terkini.
"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Erick menilai, situasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan akan berdampak kepada Indonesia melalui Foreign Outflow dana investasi, yang diyakini akan memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi.
Selain itu, dampak ini juga akan berimbas pada semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok.
"Dan akan menggerus neraca perdagangan Indonesia," katanya.
Erick meminta BUMN perbankan menjaga secara proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak.
BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, diminta untuk mengoptimalkan pembelian dolar AS dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
Selain itu, BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini untuk memitigasi tergerusnya neraca perdagangan.
Erick mengatakan, BUMN yang memiliki utang luar negeri atau berencana menerbitkan instrumen dalam dolar AS agar mengkaji opsi hedging untuk meminimalisasi dampak fluktuasi kurs.
"Seluruh BUMN diharapkan dapat waspada dan awas dengan memantau situasi saat ini, mengingat kemungkinan terjadi kenaikan tingkat suku bunga dalam waktu dekat," ucap Erick.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina secara intens terus memantau perkembangan terkini dan dampak memanasnya geopolitik terhadap rantai pasok energi global.
Nicke menyebut, fluktuasi minyak dunia akan kian dinamis pasca meningkatnya ketegangan yang terjadi di timur tengah.
"Kita akan terus meningkatkan upaya mitigasi risiko untuk mengurangi potensi dampak dari dinamika situasi ekonomi dan geopolitik, termasuk pengendalian biaya, pemilihan komposisi crude yang optimal, pengelolaan inventory yang efektif, peningkatan produksi high-yield products dan efisiensi di semua lini operasional," ujar Nicke.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso memastikan BRI akan menerapkan langkah ketat dalam rencana aksi korporasi ke depan.
BRI, lanjut Sunarso, juga secara prudent dan terukur akan menjaga porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak secara proporsional.
"Tentu seperti arahan Pak Menteri, kita akan melaksanakan stress test dan juga mempersiapkan berbagai skenario terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada perekonomian tanah air karena dinamika kondisi ekonomi dan geopolitik global," kata Sunarso.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024