Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, membangun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) baru di wilayah pesisir laut antara Mempawah hingga Bengkayang bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan penyaluran dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Upaya ini yang kita dorong demi kepentingan memenuhi kebutuhan utama masyarakat Kalbar terutama BBM, ke depannya masyarakat pedalaman yang membutuhkan BBM bisa terpenuhi dengan harga terjangkau," ujarnya saat kegiatan Sinergitas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dengan DPR RI di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa dengan membangun TBBM baru di wilayah pesisir laut antara Mempawah hingga Bengkayang bisa menambah daya tampung dari yang tersedia saat ini.
"Tangki penampung yang ada di TBBM Pertamina Siantan hanya mampu menyuplai pasokan selama dua hari. Dengan adanya TBBM baru daya tampung BBM meningkat hingga mampu menyuplai pasokan selama sembilan hari," kata dia.
Untuk mengatasi persoalan penyaluran, Maman mengatakan bisa dengan mengubah metode subsidi.
Mengubah metode subsidi ini bukan lantas mencabut subsidi yang sudah berjalan selama ini, akan tetapi mengubah metode subsidi dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.
“Hal itu upaya bisa menjangkau masyarakat semua yang membutuhkan BBM,” imbuhnya.
Sementara itu, Komite BPH Migas Abdul Halim menuturkan melalui pertemuan yang digelar pihaknya juga akan komunikasikan perubahan-perubahan peraturan yang berdampak pada masyarakat.
“BPH selalu bersinergi dengan berbagai pihak disebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa bermanfaat kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, peran BPH Migas adalah bagaimana kebijakan itu terimplementasi dengan baik.
Dia tak menampik peran masyarakat memberikan kontribusi bagi BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM.
“Banyak hal-hal yang dilakukan khususnya di Kalbar untuk pendistribusian BBM itu justru awal mulanya dari laporan masyarakat,” sebutnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian yang ikut hadir dalam kegiatan sinergi BPH Migas dengan DPR RI mengapresiasi pertemuan yang ada.
Dia berharap melalui pertemuan tersebut masyarakat mengetahui dan memahami hal-hal berkaitan dengan BBM, terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak ini.
“Saya sangat mengapresiasi pertemuan ini, paling tidak nanti masyarakat Kota Pontianak mengetahui persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi BBM terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
“Upaya ini yang kita dorong demi kepentingan memenuhi kebutuhan utama masyarakat Kalbar terutama BBM, ke depannya masyarakat pedalaman yang membutuhkan BBM bisa terpenuhi dengan harga terjangkau," ujarnya saat kegiatan Sinergitas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dengan DPR RI di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa dengan membangun TBBM baru di wilayah pesisir laut antara Mempawah hingga Bengkayang bisa menambah daya tampung dari yang tersedia saat ini.
"Tangki penampung yang ada di TBBM Pertamina Siantan hanya mampu menyuplai pasokan selama dua hari. Dengan adanya TBBM baru daya tampung BBM meningkat hingga mampu menyuplai pasokan selama sembilan hari," kata dia.
Untuk mengatasi persoalan penyaluran, Maman mengatakan bisa dengan mengubah metode subsidi.
Mengubah metode subsidi ini bukan lantas mencabut subsidi yang sudah berjalan selama ini, akan tetapi mengubah metode subsidi dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.
“Hal itu upaya bisa menjangkau masyarakat semua yang membutuhkan BBM,” imbuhnya.
Sementara itu, Komite BPH Migas Abdul Halim menuturkan melalui pertemuan yang digelar pihaknya juga akan komunikasikan perubahan-perubahan peraturan yang berdampak pada masyarakat.
“BPH selalu bersinergi dengan berbagai pihak disebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa bermanfaat kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, peran BPH Migas adalah bagaimana kebijakan itu terimplementasi dengan baik.
Dia tak menampik peran masyarakat memberikan kontribusi bagi BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM.
“Banyak hal-hal yang dilakukan khususnya di Kalbar untuk pendistribusian BBM itu justru awal mulanya dari laporan masyarakat,” sebutnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian yang ikut hadir dalam kegiatan sinergi BPH Migas dengan DPR RI mengapresiasi pertemuan yang ada.
Dia berharap melalui pertemuan tersebut masyarakat mengetahui dan memahami hal-hal berkaitan dengan BBM, terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak ini.
“Saya sangat mengapresiasi pertemuan ini, paling tidak nanti masyarakat Kota Pontianak mengetahui persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi BBM terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024