Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Edi Damansyah menyatakan program bedah rumah yang dilakukan merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan, karena salah satu variabel kemiskinan adalah rumah tidak layak huni.
"Untuk itu warga yang memiliki rumah tidak layak huni, kemudian oleh pemda mendapat jatah program bedah rumah, walaupun dalam praktiknya bukan hanya bedah, tapi ada juga yang dibangun dari awal karena kondisi rumah yang parah," kata Edi di Tenggarong, Selasa.
Hal ini dilakukan, kata dia, untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih cukup tinggi sebesar 7,61 persen atau sebanyak 60.857 penduduk miskin di kabupaten itu berdasarkan data BPS Kalimantan Timur tahun 2024.
Dalam menjalankan program bedah rumah, lanjutnya, Pemkab Kutai Kartanegara menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Kodim 0906/ Kutai Kartanegara dan Kodim 0908/ Kota Bontang yang dilakukan melalui Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).
Ada pula bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan, seperti SKK Migas bersama PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga bekerja sama di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, yang ia resmikan dua hari lalu.
Peresmian rumah layak huni tersebut berlangsung di rumah warga penerima manfaat yakni atas nama Asri, warga Kelurahan Teluk Dalam, sehingga bupati mengucapkan terima kasih pada perusahaan yang membantu menurunkan angka kemiskinan melalui bedah rumah.
Pihaknya juga ada Program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan, sehingga melalui berbagai kegiatan dalam rumah besar ini bukan hanya menangani bedah rumah, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan hal lainnya, yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam kesempatan ini, saya juga minta para lurah dan kepala desa terus memutakhirkan data warga yang memiliki rumah tidak layak huni, termasuk jumlah warga miskin, agar bisa ditangani melalui program di dinas, salah satunya dari Dinas Pertanian melalui tanam pangan, perkebunan, atau peternakan," kata Edi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Untuk itu warga yang memiliki rumah tidak layak huni, kemudian oleh pemda mendapat jatah program bedah rumah, walaupun dalam praktiknya bukan hanya bedah, tapi ada juga yang dibangun dari awal karena kondisi rumah yang parah," kata Edi di Tenggarong, Selasa.
Hal ini dilakukan, kata dia, untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih cukup tinggi sebesar 7,61 persen atau sebanyak 60.857 penduduk miskin di kabupaten itu berdasarkan data BPS Kalimantan Timur tahun 2024.
Dalam menjalankan program bedah rumah, lanjutnya, Pemkab Kutai Kartanegara menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Kodim 0906/ Kutai Kartanegara dan Kodim 0908/ Kota Bontang yang dilakukan melalui Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).
Ada pula bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan, seperti SKK Migas bersama PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga bekerja sama di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, yang ia resmikan dua hari lalu.
Peresmian rumah layak huni tersebut berlangsung di rumah warga penerima manfaat yakni atas nama Asri, warga Kelurahan Teluk Dalam, sehingga bupati mengucapkan terima kasih pada perusahaan yang membantu menurunkan angka kemiskinan melalui bedah rumah.
Pihaknya juga ada Program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan, sehingga melalui berbagai kegiatan dalam rumah besar ini bukan hanya menangani bedah rumah, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan hal lainnya, yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam kesempatan ini, saya juga minta para lurah dan kepala desa terus memutakhirkan data warga yang memiliki rumah tidak layak huni, termasuk jumlah warga miskin, agar bisa ditangani melalui program di dinas, salah satunya dari Dinas Pertanian melalui tanam pangan, perkebunan, atau peternakan," kata Edi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024