Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Barat (Kalbar), Manto Saidi, mengantisipasi potensi konflik sosial dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang diprediksi cukup tinggi.
"Salah satu upaya mengantisipasi adalah melibatkan organisasi masyarakat untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya konflik," kata Manto di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko konflik dalam pilkada adalah kedekatan psikologis masyarakat dengan calon kepala daerah yang mereka dukung.
Kedekatan psikologis ini dinilai cukup kuat dan msyarakat cenderung lebih terlibat secara emosional karena calon yang didukung seringkali memiliki hubungan pribadi atau asal daerah yang sama dengan para pemilih.
"Ikatan psikologis ini membuat masyarakat lebih mudah tersulut emosinya jika ada hal-hal yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai harapan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, potensi konflik bisa mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalbar," tuturnya.
Karena itu, ia menilai pentingnya melibatkan semua pihak, termasuk ormas, untuk berperan aktif dalam upaya antisipasi dini terhadap potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat Pilkada.
"Ormas memiliki peran strategis dalam mencegah konflik, terutama dalam mengedukasi masyarakat agar tetap tenang dan berpikir rasional meski dalam suasana kompetisi politik yang panas," kata Manto.
Selain itu, Manto menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Pilkada, terutama dalam hal Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Kalbar. Pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibandingkan Pemilu sebelumnya juga menjadi perhatian khusus, karena dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
Kemudian, lanjutnya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus. Kesbangpol Kalbar bersama dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) telah membentuk tim untuk memantau dan memastikan netralitas ASN selama Pilkada.
Dengan kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan dukungan dari semua pihak, Pemprov Kalbar berharap dapat menjaga proses Pilkada Serentak 2024 berlangsung damai dan demokratis, serta menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Kalimantan Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Salah satu upaya mengantisipasi adalah melibatkan organisasi masyarakat untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya konflik," kata Manto di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko konflik dalam pilkada adalah kedekatan psikologis masyarakat dengan calon kepala daerah yang mereka dukung.
Kedekatan psikologis ini dinilai cukup kuat dan msyarakat cenderung lebih terlibat secara emosional karena calon yang didukung seringkali memiliki hubungan pribadi atau asal daerah yang sama dengan para pemilih.
"Ikatan psikologis ini membuat masyarakat lebih mudah tersulut emosinya jika ada hal-hal yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai harapan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, potensi konflik bisa mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalbar," tuturnya.
Karena itu, ia menilai pentingnya melibatkan semua pihak, termasuk ormas, untuk berperan aktif dalam upaya antisipasi dini terhadap potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat Pilkada.
"Ormas memiliki peran strategis dalam mencegah konflik, terutama dalam mengedukasi masyarakat agar tetap tenang dan berpikir rasional meski dalam suasana kompetisi politik yang panas," kata Manto.
Selain itu, Manto menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Pilkada, terutama dalam hal Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Kalbar. Pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibandingkan Pemilu sebelumnya juga menjadi perhatian khusus, karena dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
Kemudian, lanjutnya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus. Kesbangpol Kalbar bersama dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) telah membentuk tim untuk memantau dan memastikan netralitas ASN selama Pilkada.
Dengan kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan dukungan dari semua pihak, Pemprov Kalbar berharap dapat menjaga proses Pilkada Serentak 2024 berlangsung damai dan demokratis, serta menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Kalimantan Barat.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024