Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Untuk itu, saya menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan yang berkualitas," kata Anggota VI BPK dan Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VIPius Lustrilanang di Pontianak, Senin.
Dalam pernyataannya Pius mengungkapkan BPK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.
"Dalam rencana strategis BPK untuk periode 2020-2024, kami berfokus pada mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih baik melalui pemeriksaan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata," tuturnya.
Pius juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar beserta 14 kabupaten/kota di wilayah tersebut yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
"Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik, secara efektif, transparan, dan akuntabel," katanya.
Namun Pius juga menyoroti perlunya tindak lanjut atas rekomendasi yang masih belum diselesaikan. "Hasil pemantauan hingga semester pertama tahun 2024 menunjukkan bahwa 75 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti, tetapi sekitar 25 persen masih belum selesai, sehingga kami berharap para gubernur, bupati, dan walikota, segera menyelesaikan rekomendasi tersebut untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.
Di tempat yang sama Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson menyambut baik peningkatan sinergi ini.
"Momentum ini memperkuat upaya kita untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Winner Franky Halomoan Manalu sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar yang baru. Semoga sinergi ini dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," kata Harisson.
Winner Franky Halomoan Manalu yang baru dilantik sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar mengungkapkan kesiapan untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan Pemprov Kalbar.
"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Winner.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Untuk itu, saya menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan yang berkualitas," kata Anggota VI BPK dan Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VIPius Lustrilanang di Pontianak, Senin.
Dalam pernyataannya Pius mengungkapkan BPK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.
"Dalam rencana strategis BPK untuk periode 2020-2024, kami berfokus pada mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih baik melalui pemeriksaan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata," tuturnya.
Pius juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar beserta 14 kabupaten/kota di wilayah tersebut yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
"Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik, secara efektif, transparan, dan akuntabel," katanya.
Namun Pius juga menyoroti perlunya tindak lanjut atas rekomendasi yang masih belum diselesaikan. "Hasil pemantauan hingga semester pertama tahun 2024 menunjukkan bahwa 75 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti, tetapi sekitar 25 persen masih belum selesai, sehingga kami berharap para gubernur, bupati, dan walikota, segera menyelesaikan rekomendasi tersebut untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.
Di tempat yang sama Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson menyambut baik peningkatan sinergi ini.
"Momentum ini memperkuat upaya kita untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Winner Franky Halomoan Manalu sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar yang baru. Semoga sinergi ini dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," kata Harisson.
Winner Franky Halomoan Manalu yang baru dilantik sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar mengungkapkan kesiapan untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan Pemprov Kalbar.
"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Winner.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024