Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat menerima dana insentif sebesar Rp6,3 miliar dari pemerintah pusat atas serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah mencapai 66 persen di triwulan III tahun 2024.
"Dari serapan 66 persen inilah kami diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan insentif sebesar Rp6,3 miliar,” kata Penjabat Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzzaman, Selasa.
Dari kucuran dana insentif ini tidak terlepas dengan tata kelola keuangan yang membaik. Dikatakannya, hal ini tidak terlepas dari berbagai pertemuan intens bersama kepala OPD dan Tim Anggaran (TAPD) untuk menggali sumber pendapatan.
Ia mengatakan kucuran dana itu diberikan pemerintah pusat menilai keberhasilan Pemkab dalam tata kelola pendapatan daerah yang signifikan. Dalam hal ini nilai serapan anggaran sebesar 66 persen terhitung hingga saat ini.
Baca juga: DPRD Kubu Raya meminta pemkab percepat kegiatan fisik hindari Silpa
Kamaruzaman mengatakan jika dana insentif itu difokuskan ke tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi. Sedangkan infrastruktur masih menggunakan anggaran daerah.
Dari dana insentif ini lanjut dia, dialokasikan untuk pengadaan buku di bidang pendidikan. Sedangkan sektor kesehatan dialokasikan untuk pembangunan fisik.
“Kita lihat infrastruktur Puskesmas dan Pustu dari segi fisik masih memprihatinkan. Makanya kita putuskan rehab,” ucapnya.
Sedangkan pengembangan ekonomi akan fokus pada potensi pasar tradisional khususnya pasar Menanjak dan Sejati yang perlu penataan.
Baca juga: Pemkab Kubu Raya terima amanat percepatan penyerapan anggaran
"Malah memilih berdagang di jalan, tentunya menambah kumuh pembangunan. Untuk itulah kita ambil kebijakan dengan memberikan izin, kedua kita berikan kebebasan retribusi selama tiga bulan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan kemudahan untuk menambah modal pedagang. Dikatakannya, para pedagang yang menempati dua pasar ini juga akan diberi akses di perbankan untuk mengembangkan usahanya melalui kredit usaha rakyat.
Baca juga: PJ Bupati Kubu Raya diminta fokus terhadap penyerapan anggaran
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Dari serapan 66 persen inilah kami diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan insentif sebesar Rp6,3 miliar,” kata Penjabat Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzzaman, Selasa.
Dari kucuran dana insentif ini tidak terlepas dengan tata kelola keuangan yang membaik. Dikatakannya, hal ini tidak terlepas dari berbagai pertemuan intens bersama kepala OPD dan Tim Anggaran (TAPD) untuk menggali sumber pendapatan.
Ia mengatakan kucuran dana itu diberikan pemerintah pusat menilai keberhasilan Pemkab dalam tata kelola pendapatan daerah yang signifikan. Dalam hal ini nilai serapan anggaran sebesar 66 persen terhitung hingga saat ini.
Baca juga: DPRD Kubu Raya meminta pemkab percepat kegiatan fisik hindari Silpa
Kamaruzaman mengatakan jika dana insentif itu difokuskan ke tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi. Sedangkan infrastruktur masih menggunakan anggaran daerah.
Dari dana insentif ini lanjut dia, dialokasikan untuk pengadaan buku di bidang pendidikan. Sedangkan sektor kesehatan dialokasikan untuk pembangunan fisik.
“Kita lihat infrastruktur Puskesmas dan Pustu dari segi fisik masih memprihatinkan. Makanya kita putuskan rehab,” ucapnya.
Sedangkan pengembangan ekonomi akan fokus pada potensi pasar tradisional khususnya pasar Menanjak dan Sejati yang perlu penataan.
Baca juga: Pemkab Kubu Raya terima amanat percepatan penyerapan anggaran
"Malah memilih berdagang di jalan, tentunya menambah kumuh pembangunan. Untuk itulah kita ambil kebijakan dengan memberikan izin, kedua kita berikan kebebasan retribusi selama tiga bulan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan kemudahan untuk menambah modal pedagang. Dikatakannya, para pedagang yang menempati dua pasar ini juga akan diberi akses di perbankan untuk mengembangkan usahanya melalui kredit usaha rakyat.
Baca juga: PJ Bupati Kubu Raya diminta fokus terhadap penyerapan anggaran
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024