Satuan Polisi Pamong Praja Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat diminta untuk turut serta mengantisipasi dan meredam gejolak politik dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai di daerah tersebut.

"Gejolak politik bisa saja muncul karena adanya isu SARA di media sosial yang begitu cepat menyebarkan berpotensi menimbulkan gesekan dan itu perlu cepat diredam," kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kapuas Hulu Anafridus Juliardi Andjioe, saat membuka pembinaan dan peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Kapuas Hulu, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.

Juliardi mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

Melalui peran Satuan lingkungan masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa, Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan di lingkungan masyarakat.

"Satuan Polisi Pamong Praja Kapuas Hulu bersama Satlinmas di desa dapat mengambil peran dan tidak tutup mata dalam meredam gejolak politik," katanya.

Juliardi berharap seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kapuas Hulu berperan aktif dan peduli terhadap setiap perkembangan politik yang berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dia juga menyinggung terkait pemungutan suara ulang pada pemilihan legislatif 2024 lalu, yang dapat dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan Pilkada Kapuas Hulu dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.

"Tingkatkan sinergisitas dengan semua pihak, bekerja sama menciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat," katanya.

Ia menekankan sikap netralitas dan profesionalisme dalam. melaksanakan tugas menghadapi pelaksanaan Pilkada 2024 di Kapuas Hulu.

Pewarta: Teofilusianto Timotius

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024