Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat menerima dana Perhutanan Sosial (PS) dari Pemerintah Norwegia melalui Norway Contribution sebesar Rp143 juta untuk Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu.
"Ada satu kelompok perhutanan sosial yaitu hutan Desa Kampung Baru yang sudah mendapat pembiayaan dari Norwegia, yakni Norway Contribution, sebesar Rp142 juta sebagai start awal," kata Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kubu Raya, Herbimo Utoyo, di Kubu Raya, Jumat.
Dipilihnya Desa Kampung Baru karena menurut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya yang paling memenuhi syarat untuk dibantu melalui skenario skema pembiayaan dari negara Norwegia tersebut.
Norway Contribution berkomitmen dalam upaya pengurangan emisi di Indonesia yang tertuang dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
Baca juga: Pemerintah siap dukung aksi nyata masyarakat lewat layanan dana lingkungan
Komitmen ini tertuang dalam Contribution Agreement berdasarkan MOU pemerintah RI dan Norwegia dalam upaya pengurangan emisi dalam rangka mitigasi terhadap perubahan iklim.
"Biaya ini akan digunakan untuk program agroforestry di Hutan Desa Kampung Baru seperti kopi, jambu mente, nangka, jeruk," ujarnya.
Dipaparkannya sumber pembiayaan Norway Contribution yang interest terhadap lingkungan senilai 200 juta euro untuk seluruh Indonesia.
Ketua Sekretariat Pokja Pelaksana Percepatan Pertumbuhan Hijau (P3H) Kubu Raya itu pun mengatakan jika pembiayaan mitigasi perubahan lingkungan tersebut bisa jadi potensi pembiayaan bagi kelompok perhutanan sosial lain untuk diusulkan oleh PKH.
Kabid rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Setio Hariani mengatakan Kabupaten Kubu Raya memiliki PS terluas kedua di Kalimantan Barat.
"Perhutanan sosial yang terluas itu Kapuas Hulu, kedua Kubu Raya dan ketiga Ketapang. Kubu Raya ada lebih 30 lokasi dan mencapai 130 ribuan hektar," kata di Pontianak, Kamis.
Kubu Raya mempunyai perhutanan sosial seluas 133,056.00 Ha yang tersebar di 32 lokasi. Diurutan pertama ada Kapuas Hulu seluas 179,024.51 Ha dan tersebar di 38 lokasi. Sedangkan diurutan ketiga ada Ketapang dengan luas total 112,974.00 yang tersebar di 38 lokasi
Baca juga: Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meningkat
Perhutanan sosial merupakan satu diantara program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Pada perhutanan sosial masyarakat diberikan hak untuk bisa mengelola kawasan.
"Kalbar menjadi yang terluas pencapaian PSnya secara nasional. Komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara nasional 12,7 juta hektare secara nasional. Sedangkan untuk Kalbar sekitar 1,6 juta hektare baik definitif maupun pencadangan. Sampai sekarang di Kalbar sudah ada perhutanan sosial seluas 652,640.42 hektare," paparnya.
Perhutanan sosial terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Ada satu kelompok perhutanan sosial yaitu hutan Desa Kampung Baru yang sudah mendapat pembiayaan dari Norwegia, yakni Norway Contribution, sebesar Rp142 juta sebagai start awal," kata Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kubu Raya, Herbimo Utoyo, di Kubu Raya, Jumat.
Dipilihnya Desa Kampung Baru karena menurut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya yang paling memenuhi syarat untuk dibantu melalui skenario skema pembiayaan dari negara Norwegia tersebut.
Norway Contribution berkomitmen dalam upaya pengurangan emisi di Indonesia yang tertuang dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
Baca juga: Pemerintah siap dukung aksi nyata masyarakat lewat layanan dana lingkungan
Komitmen ini tertuang dalam Contribution Agreement berdasarkan MOU pemerintah RI dan Norwegia dalam upaya pengurangan emisi dalam rangka mitigasi terhadap perubahan iklim.
"Biaya ini akan digunakan untuk program agroforestry di Hutan Desa Kampung Baru seperti kopi, jambu mente, nangka, jeruk," ujarnya.
Dipaparkannya sumber pembiayaan Norway Contribution yang interest terhadap lingkungan senilai 200 juta euro untuk seluruh Indonesia.
Ketua Sekretariat Pokja Pelaksana Percepatan Pertumbuhan Hijau (P3H) Kubu Raya itu pun mengatakan jika pembiayaan mitigasi perubahan lingkungan tersebut bisa jadi potensi pembiayaan bagi kelompok perhutanan sosial lain untuk diusulkan oleh PKH.
Kabid rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Setio Hariani mengatakan Kabupaten Kubu Raya memiliki PS terluas kedua di Kalimantan Barat.
"Perhutanan sosial yang terluas itu Kapuas Hulu, kedua Kubu Raya dan ketiga Ketapang. Kubu Raya ada lebih 30 lokasi dan mencapai 130 ribuan hektar," kata di Pontianak, Kamis.
Kubu Raya mempunyai perhutanan sosial seluas 133,056.00 Ha yang tersebar di 32 lokasi. Diurutan pertama ada Kapuas Hulu seluas 179,024.51 Ha dan tersebar di 38 lokasi. Sedangkan diurutan ketiga ada Ketapang dengan luas total 112,974.00 yang tersebar di 38 lokasi
Baca juga: Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meningkat
Perhutanan sosial merupakan satu diantara program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Pada perhutanan sosial masyarakat diberikan hak untuk bisa mengelola kawasan.
"Kalbar menjadi yang terluas pencapaian PSnya secara nasional. Komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara nasional 12,7 juta hektare secara nasional. Sedangkan untuk Kalbar sekitar 1,6 juta hektare baik definitif maupun pencadangan. Sampai sekarang di Kalbar sudah ada perhutanan sosial seluas 652,640.42 hektare," paparnya.
Perhutanan sosial terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024