Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kalimantan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merancang peta jalan pengendalian inflasi daerah periode 2025-2027, yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
"Apa yang dirancang ini untuk memperkuat strategi dan sinergi pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga," ujar Kepala Perwakilan BI Koordinator Wilayah Kalimantan Fadjar Majardi di Pontianak, Kalbar, Rabu.
Ia menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan BI melalui TPID serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) selama ini.
Menurut Fadjar, sinergi ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan.
“Sinergi ini akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas harga dan mendorong ekonomi yang lebih tangguh,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa inflasi di wilayah Kalimantan pada September 2024 tercatat sebesar 1,92 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Seiring dengan kebijakan pengendalian inflasi yang konsisten, BI memperkirakan inflasi di wilayah Kalimantan akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2024
"Prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan juga diperkirakan tetap positif, didukung oleh transformasi ekonomi di sektor pertanian dan hilirisasi sumber daya alam," jelas dia.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalbar Harisson menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, yang membantu menjaga stabilitas harga.
Harisson menekankan pentingnya inovasi kebijakan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.
“Upaya bersama ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Apa yang dirancang ini untuk memperkuat strategi dan sinergi pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga," ujar Kepala Perwakilan BI Koordinator Wilayah Kalimantan Fadjar Majardi di Pontianak, Kalbar, Rabu.
Ia menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan BI melalui TPID serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) selama ini.
Menurut Fadjar, sinergi ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan.
“Sinergi ini akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas harga dan mendorong ekonomi yang lebih tangguh,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa inflasi di wilayah Kalimantan pada September 2024 tercatat sebesar 1,92 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Seiring dengan kebijakan pengendalian inflasi yang konsisten, BI memperkirakan inflasi di wilayah Kalimantan akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2024
"Prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan juga diperkirakan tetap positif, didukung oleh transformasi ekonomi di sektor pertanian dan hilirisasi sumber daya alam," jelas dia.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalbar Harisson menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, yang membantu menjaga stabilitas harga.
Harisson menekankan pentingnya inovasi kebijakan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.
“Upaya bersama ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024