Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat (Kalbar) mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bijak dalam Pilkada mendatang dengan mempertimbangkan visi dan misi calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) yang pro-lingkungan.
“Setiap suara berharga dalam menentukan arah kebijakan daerah ke depan. Kami mengajak masyarakat Kalbar untuk memilih pemimpin yang peduli dan memiliki komitmen kuat pada pengelolaan SDA secara bijaksana dan berkelanjutan,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Hendrikus Adam di Pontianak, Jumat.
Hendrikus menegaskan pentingnya kesadaran lingkungan dalam memilih pemimpin di Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
Ia menekankan bahwa Pilkada bukan hanya ajang politik, tetapi kesempatan untuk memilih pemimpin yang mampu melindungi SDA Kalbar. Ia menyebutkan bahwa visi dan misi Cagub serta Cawagub yang pro-lingkungan akan menjadi tolok ukur penting dalam memastikan mereka berkomitmen terhadap pelestarian hutan dan pencegahan kerusakan alam.
Adam mengingatkan bahwa potensi SDA di Kalbar harus dikelola secara hati-hati agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan adat.
“Walhi akan terus memantau visi dan misi setiap calon serta mempublikasikan penilaian kami dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas untuk menentukan pilihan,” katanya.
Berdasarkan hasil debat kandidat pertama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang dilaksanakan oleh KPU Kalbar, tanggal 23 Oktober kemarin, tiga pasang kandidat memang sudah menyampaikan komitmennya dalam pengelolaan SDA di Kalbar. Namun menurutnya, apa yang disampaikan oleh setiap kandidat tersebut masih normatif dan belum spesifik.
"Semoga pada debat kedua nanti, bisa lebih di perinci sehingga masyarakat dapat menilai langsung visi dan misi yang disampaikan, setiap pasangan calon tersebut," kata Adam.
Adam juga menegaskan bahwa Walhi Kalbar menolak calon pemimpin yang hanya mengutamakan kepentingan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan.
Menurutnya, praktik politik transaksional, seperti menjalin hubungan dengan pemilik usaha berbasis lahan dan hutan yang rawan merusak SDA, kerap menjadi salah satu faktor yang mendorong kerusakan alam di wilayah Kalbar. Dampak negatif dari politik transaksional ini sering kali menyebabkan deforestasi, degradasi lingkungan, dan konflik sosial.
"Kami tegaskan, bagi calon yang tidak memiliki komitmen pada lingkungan, mereka tidak layak memimpin Kalbar," kata Adam.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024