Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui instansi terkait menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL).
"Hal ini kita lakukan dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 terkait Penganekaragaman Pangan yang Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal," kata Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan penganekaragaman pangan yang berbasis potensi lokal, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan serta rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024 menjadi landasan utama dalam percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pangan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan," tuturnya.
Dalam arahannya, Pj Gubernur Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa sesuai dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pangan, swasembada pangan harus diperkuat dengan pendekatan sistematis dan terpadu.
Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi aspek utama dalam strategi ini, dengan penekanan pada sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, serta lembaga pendidikan guna meningkatkan efektivitas program di Kalimantan Barat.
"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kita harus memiliki langkah strategis guna memperkuat ketahanan pangan. Dengan demikian, kita dapat bertahan dan mengatasi dampak dari dinamika global yang tidak menentu," katanya.
Ia juga menekankan bahwa percepatan dan optimalisasi penganekaragaman pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
"Konflik global yang sedang berlangsung berpotensi memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan kita. Oleh karena itu, upaya penguatan pangan menjadi prioritas utama," kata dia.
Lebih lanjut, Harisson menyoroti bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang kerap menjadi perhatian dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis namun juga menghadirkan tantangan tersendiri di tengah isu geopolitik yang berkembang.
"Kita bisa melihat negara-negara penghasil beras seperti India, Vietnam, dan Thailand mulai membatasi ekspor mereka akibat krisis pangan. Oleh sebab itu, kita harus semakin mandiri dalam mengelola ketahanan pangan," kata Harisson.
Terkait implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) P3BPSDL, Harisson mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk selalu berbasis pada data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi disusun berdasarkan data yang valid, bukan hanya asumsi. Dengan begitu, langkah yang kita ambil akan lebih terarah dan efektif," katanya.
