DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan 18 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2025, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, hingga percepatan operasional Pelabuhan Kijing.
"Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan bersama terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2025," kata Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kalbar Angeline Fremalco dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Balairung Sari DPRD Kalbar, Pontianak, Selasa, yang dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan di Pontianak, Rabu.
Angeline mengatakan rekomendasi yang diberikan bertujuan mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Ia menjelaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPRD meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan sektor kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan berkelanjutan, hingga penguatan infrastruktur ekonomi daerah.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya percepatan perbaikan jalan di sejumlah wilayah Kalbar, peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso Pontianak, penguatan ketahanan pangan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Dalam rekomendasinya, DPRD turut mendorong percepatan operasional Terminal Pelabuhan Kijing dan Terminal Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas kawasan perbatasan.
Pansus juga menyoroti penyelesaian persoalan batas wilayah antarkabupaten maupun antarkecamatan yang dinilai masih menjadi kendala administratif dan pelayanan publik.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan DPRD yang dinilai menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih atas berbagai rekomendasi yang telah diberikan DPRD. Ini menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Krisantus.
Ia mengungkapkan Terminal Pelabuhan Kijing direncanakan mulai beroperasi pada tahun ini dan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kalimantan Barat.
Menurut dia, keberadaan pelabuhan internasional tersebut juga berpotensi meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.
“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Pajak BBM agar pendapatan daerah semakin optimal dan inovatif,” katanya.
Krisantus berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2026