"Ada Rp130 triliun lebih dana subsidi yang digunakan ke bahan bakar minyak. Ini perlu diawasi," kata Anggota Komite BPH Migas, Fanshurullah Asa setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemuda Muhammadiyah di Pontianak, Kamis sore.
Menurut dia, bentuk pengawasan nantinya dapat dilakukan di tiap stasiun pengisian bahan bakar umum yang tersebar di seluruh Indonesia.
Namun, lanjut dia, dalam pengawasan tersebut, pihaknya tidak hanya menggandeng Pemuda Muhammadiyah.
"Kita juga akan libatkan pihak lainnya agar penyaluran distribusi BBM bersubsidi cepat dan tepat sasaran," katanya menegaskan.
BPH Migas mengklaim telah mengamankan potensi kerugian negara senilai Rp111,2 miliar sejak dilantik tiga bulan lalu.
Editor : Jessica Wuysang
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
