Perombakan Fraksi Partai Demokrat Bukan 'Bersih-bersih'

Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa rencana perombakan fraksi partai itu tidak bertujuan untuk menggeser ataupun "bersih-bersih" dari kepentingan tertentu.

"Yang saya dengar langsung dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Pak SBY bahwa tidak ada agenda 'bersih-bersih' Fraksi Partai Demokrat dari siapapun," kata Nurhayati saat ditemui di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Senin.

Karena itu, dia menyangkal bila rencana perombakan fraksi partai itu dikatakan bertujuan untuk 'menggeser' anggota Fraksi Partai Demokrat yang dianggap sebagai 'kubu pendukung' Anas Urbaningrum.

Menurut dia, agenda perombakan dalam fraksi partai itu merupakan hal yang memang rutin dilakukan. Namun, dia juga mengatakan bahwa sampai sekarang, partainya belum mengadakan rapat yang membahas mengenai rencana perombakan dalam fraksi tersebut.

"Memang ada agenda langkah-langkah untuk rotasi dalam fraksi partai, tetapi ini merupakan agenda rutin kami. Jadi, rotasi komisi atau posisi dalam fraksi adalah hal yang biasa. Ini bukan sesuatu yang 'luar biasa'," ujarnya.

Nurhayati menambahkan, terkait rencana perombakan itu, pihak Fraksi Partai Demokrat juga masih harus menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.  
   "Fraksi ini 'kan kepanjangan tangan dari DPP maka bila ada arahan dari DPP, yang sekarang dipegang oleh empat Plt dan harus berkonsultasi dengan ketua majelis tinggi, kami baru bisa melaksanakan. Artinya, kebijakan yang diputuskan oleh ketua majelis tinggi partai pasti akan kami patuhi," katanya.

Selain itu, soal kewenangan melakukan rotasi fraksi, dia menegaskan hal itu ada pada Majelis Tinggi Partai.

"Pak SBY katakan bahwa tugas keseharian dilaksanakan oleh dua wakil ketua umum, satu sekjen dan direktur eksekutif, setiap keputusan harus dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," katanya.

Bagaimanapun, Nurhayati berharap, bila memang akan ada perombakan dalam Fraksi Partai Demokrat, hal itu dapat dilakukan setelah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) partai.