Milton: Rekrutmen CPNS Dipusatkan Cederai Otonomi Daerah

Sintang (Antara Kalbar) - Tidak lulusnya sejumlah anak pejabat Pemkab Sintang dalam tes CPNS 2013 disikapi dingin oleh Bupati Sintang, Milton Crosby.

“Tidak ada anak pejabat atau anak siapa, kalau yang namanya tes semua sama. Cuma orang selalu menganalogkan seperti itu. Mungkin kalau anak pejabat lulus dibilang kongkalikong. Makanya lebih bagus seperti ini, biar semua orang tahu,” jawabnya ketika ditanya wartawan mengenai banyaknya anak pejabat Pemkab Sintang yang tidak lulus tes CPNS.

Milton justru menilai sistem rekrutmen CPNS tahun 2013 ini kurang adil dan telah mencederai semangat otonomi daerah. Sebab tidak ada kewenangan sama sekali pemerintah daerah untuk ikut menentukan kelulusan.

 â€œSistem ini kurang adil sebab tugas membuat soal pemerintah pusat, memeriksa soal juga pemerintah pusat tapi yang harus mengumumkan kelulusan bupati. Saya disuruh bertanggungjawab padahal ini kewenangan pusat. Jelas tidak adil, dia makan daging kami makan tulang karena harus berhadapan dengan masyarakat yang demo,” ujarnya protes.

Ia mengatakan sistem rekrutmen CPNS yang diambil alih oleh pemerintah pusat juga jelas mencederai semangat otonomi daerah. Harusnya dalam penentuan kelulusan diberikanlah kewenangan pemerintah daerah walau hanya 20 atau 30 persen. Sistem rekrutmen yang menggunakan "passing grade" juga sangat merugikan daerah sebab banyak formasi yang akhirnya kosong karena pelamarnya tidak memenuhi passing grade tersebut. Di seluruh Indonesia ada 15.000 formasi yang kosong sementara di Sintang ada 57 formasi yang kosong.

Milton menyarankan formasi yang pelamarnya tidak memenuhi "passing grade" sebaiknya diserahkan ke daerah untuk menentukan kelulusan CPNS. Akibat banyaknya pelamar yang tidak mampu memenuhi passing grade, banyak formasi guru di Kabupaten Sintang yang akhirnya kosong.

“Tapi bagi saya tidak masalah hanya saja sedikit melukai otonomi daerah. Sebab kewenangan daerah yang katanya desentralisasi menjadi tidak ada,” katanya. Milton sangat menginginkan adanya kewenangan daerah yang juga diberikan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS.

“Ke depan sebaiknya bupati juga diberikan kewenangan dalam menentukan kelulusan jangan hanya disuruh tanda tangan saja tapi kewenangannya tidak ada,” sarannya.