"Saya yakin, kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK pada 18 November, subsidinya bisa dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat kecil. Kami dari pemerintah daerah jelas akan siap menjalankan berbagai program dan kebijakan yang akan dibuat untuk pengalihan subsidi BBM tersebut," katanya di Sungai Raya, Kamis.
Terkait pelaksanaan KIS dan KIP yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pihaknya akan mesosialisasikan kepada masyarakat nantinya agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung dari penarikan subsidi BBM itu.
Menurutnya, anggaran subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, dan pangan. Namun semua itu harus tepat sasaran atau diterima oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
"Selama ini kan subsidi BBM itu memang lebih dinikmati oleh masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sehingga kalau kita `ngomong` harga BBM, orang yang ada di perbatasan negara maupun pulau-pulau terpencil lainnya seperti di Kalbar, Papua serta Maluku itu tidak pernah mengeluhkannya karena yang mereka keluhkan adalah ketersediaannya," kata Rusman.
Selain itu, subsidi bagi masyarakat kecil masih perlu dipertahankan dalam APBN. Selama ini subsidi yang diberikan salah sasaran, betapa konsumtifnya bangsa Indonesia karena hampir Rp300 Triliun subsidi di knalpot.
"Saya mendukung APBN kita ada subsidi, tetapi subsidinya jelas harus tepat sasaran. Jika subsidi yang bisa dialihkan untuk masyarakat yang tidak mampu, dengan dana transfer untuk pemberdayaan masyarakat melalui infrastruktur di pedesaan, membuka lapangan pekerjaan, mendukung pertanian, dan pembangun transportasi lebih murah jelas itu akan lebih bermanfaat," katanya.
(KR-RDO/N005)
Pewarta: Rendra OxtoraEditor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
