Stok Daging Menjelang Lebaran Aman

Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Abdul Manaf Mustafa, mengatakan stok daging dan telur untuk Idul Fitri tahun ini dipastikan aman.

"Produksi daging ayam untuk Kalbar selama Ramadhan dan menjelang Lebaran nanti sebanyak 6.750 ton, sedangkan kebutuhan kita hanya 4.500 ton. Sehingga kita mengalami kelebihan stok daging ayam, terlebih kita juga memiliki cadangan daging ayam beku sebanyak 500 ton," kata Abdul Manaf di Pontianak, Jumat.

Dia menjelaskan, untuk stok telur ayam selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, juga dipastikan tidak ada masalah, karena Kalbar sudah memiliki populasi ayam yang siap bertelur sebanyak 2,6 juta ekor dari 3,5 juta ekor ayam petelur yang ada.

Namun, pada bulan Juni ini, dipastikan akan ada sekitar 3 juta ayam yang siap untuk bertelur, sehingga produksi telur yang pada awal Ramadhan kemarin hanya 100 ton, pada bulan Juni ini bisa meningkat menjadi 150 ton.

"Menjelang Lebaran nanti, dimana permintaan telur dipastikan akan meningkat, kita telah membuat kesepakatan dengan beberapa pedagang, dimana harga telur tertinggi dengan kisaran harga Rp1.500 per butir atau Rp25 ribu per kilogram," tuturnya.

Manaf menambahkan, dari informasi yang ia dapat, sudah ada beberapa daerah yang akan membuka bazar sembako murah. Untuk itu dia berharap agar setiap kabupaten/kota yang akan melakukan bazar sembako murah untuk menyampaikan data rencana penjualannya, agar pihaknya bisa memantau kebutuhan sembako, khususnya jumlah kebutuhan telur.

Kemudian kata Manaf, stok daging sapi Kalbar saat ini sebanyak 14.189 ekor yang siap potong, sedangkan berdasar rekapitulasi data kebutuhan daging dari kabupaten/kota menjelang Lebaran nanti hanya sekitar 9.000 lebih.

"Artinya, untuk kebutuhan daging sapi Kalbar juga tidak ada masalah. Kita juga telah membuat kesepakatan dengan para pedagang, dimana harga jual daging sapi tertinggi itu Rp130.000. Jika harga daging sapi mencapai lebih dari Rp130.000, dia meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah daerah," katanya.

(KR-RDO/N005)