Serapan pendapatan daerah Kalbar 2020 sebesar 97,68 persen

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, penyerapan pendapatan daerah Kalbar tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 97,68 persen dari target yang ditentukan.

"Untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp5,799 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp5,665 triliun lebih atau 97,68 persen. Terdiri dari PAD Rp2,154 triliun lebih, Dana perimbangan Rp3,506 triliun lebih, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar  Rp4,137 miliar lebih," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.

Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,326 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp5,879 triliun atau 92,93 persen yang meliputi belanja langsung maupun belanja  tidak langsung.

"Belanja Tidak Langsung yang direncanakan sebesar Rp3,721 triliun lebih yang terealisasi sebesar Rp3,459 triliun lebih atau 92,98 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp2,605 triliun lebih, yang terealisasi sebesar Rp2,419 triliun lebih atau 92,85 persen,” ujarnya.

Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2020  ditetapkan sebesar Rp577,26 miliar lebih yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp50 miliar, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp527,26 miliar.

"Maka dari data tersebut secara total tidak terjadi defisit anggaran di tahun 2020," katanya.

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar selain didukung oleh APBD juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dengan anggaran sebesar Rp105 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp97 miliar lebih atau 92,16 persen. Untuk tugas pembantuan dengan nilai anggaran sebesar Rp136 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp110 miliar atau 81,03 persen.

"Dana Alokasi Khusus Rp373 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp349 miliar lebih atau 93,42 persen," kata katanya.

Adapun capaian pembangunan pada tahun 2020 yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalbar pada misi yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat dilihat dari Indeks Infrastruktur Kalbar mencapai 67,28 persen selaras dengan kebijakan nasional yang menitik beratkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas yang utama.

"Rasio elektrifikasi yang mencapai 92 persen, persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 60,05 persen, persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 53,68 persen, persentase rumah tangga berakses air minum sebesar 66,30 persen dan persentase rumah tangga berakses sanitasi sebesar 64,35 persen. Untuk tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi B (68,15) dan SAKIP B (65,85)," ujarnya.

Lanjutnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas produktif dan inovatif dapat diketahui dari hasil capaian berupa peningkatan IPM Kalbar yang berada di angka 67,66 poin dengan komponen pendidikan meliputi rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,37 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 12,6 tahun.

"Komponen kesehatan, angka harapan hidup mencapai 70,69 tahun dan komponen ekonomi pengeluaran per kapita per tahun Rp 8,93 juta," kata Sutarmidji.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Kalbar kontraksi 1,82 persen lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. 

"Jumlah desa mandiri pada tahun 2020 sebanyak 159 desa mandiri naik secara signifikan dari yang ditargetkan 214 desa mandiri. Indeks gini ratio pada angka 0,325 poin yang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kalbar relatif menjadi semakin merata dan angka kemiskinan berada di 7,17 persen serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,81 persen," katanya.