Sintang (ANTARA) - Larangan ekspor CPO atau crude palm oil oleh pemerintah pusat membuat petani sawit mandiri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menderita.
Pasalnya para petani sawit di daerah ini mengalami kesulitan menjual tandan buah segar (TBS) ke pabrik.
Baca juga: Petani Sawit Singkawang meminta presiden buka keran ekspor CPO
Baca juga: GAPKI ingin ekspor CPO kembali dibuka
"Sejak kebijakan larangan ekspor CPO dikeluarkan, banyak pabrik yang menolak membeli TBS petani mandiri," kata Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus.
Ia mengatakan, para petani sawit mandiri sangat mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat tersebut.
"Sekarang tidak hanya harga TBS menjadi turun. Tapi pabrik juga tidak mau membeli TBS petani mandiri. Kasihan para petani," ujarnya.
Baca juga: Disbunak Kalbar: CPO tidak termasuk produk dilarang ekspor
Dikatakan dia, saat ini harga TBS jauh turun dibanding sebelum terbit larangan ekspor. Di Sintang, TBS per kilogram di tingkat petani harga belinya bervariasi. Ada yang Rp 2 ribuan. Ada juga yang Rp 2.300.
“Akibat pabrik tidak mau membeli TBS petani mandiri. Para petani akhirnya tidak memanen sawit nya. Ekonomi petani menjadi merosot," katanya.
Niko mengatakan, petani meminta semua pabrik tutup jika masih saja tidak membeli TBS mereka.
" Mereka (petani-red) dalam beberapa hari ini telepon saya. Mereka bilang, kalau sampai dalam waktu seminggu ke depan TBS petani tidak juga dibeli, semua pabrik diminta tutup,” ucapnya.
Baca juga: APINDO Kota Pontianak dukung adanya larangan ekspor CPO
Nekodimus berharap larangan ekspor CPO atau crude palm oil dicabut oleh pemerintah pusat. Mengingat kebijakan tersebut membuat petani sawit semakin menderita karena tidak bisa lagi menjual tandan buah segar (TBS) ke pabrik.
“Keinginan kita jelas, larangan eksor CPO dicabut. Supaya buah sawit petani bisa dijual. Sekarang kerugian petani betul-betul luar biasa,” kata Nekodimus.
Kata dia, hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah menyikapi tidak dibelinya CPO petani sawit mandiri.
“Saya sudah tanya ke pabrik kelapa sawit, mereka bilang tidak ada solusi dari pemerintah. Mengenai alasan tidak lagi membeli TBS petani, perusahaan bilang CPO-nya menumpuk, penuh, tidak ada tempat penampungan lagi,” katanya.
