Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021 di Hotel Mercure Pontianak pada 24 Mei 2022. Ada 9 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang mengikuti Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021.
Baca juga: Semakin banyak OPD terlibat penurunan stunting akan semakin baik
Tim Pemerintah Kabupaten Sintang dipimpin oleh Kartiyus Kepala Bappeda Kabupaten Sintang didampingi oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Drs. Maryadi, M.Si serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terkait langsung dalam penanganan stunting.
Pada penilaian tersebut, Kartiyus Kepala Bappeda Kabupaten Sintang secara mantap dan menyakinkan menjelaskan pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting aksi 1 sampai dengan 8 tahun 2021 di Kabupaten Sintang. Pada slide yang disiapkan terdapat 25 halaman, dipaparkan secara baik oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sintang dan berhasil menyakinkan tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Piagam penghargaan sebagai peringkat pertama diterima oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Drs. Maryadi, M.Si mewakili Pemerintah Kabupaten Sintang.
“mulai Tahun 2022 ini, OPD yang menjadi leading sector dalam penanganan stunting adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. tahun 2021 masih ditangani oleh Bappeda. Masalah stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sintang. Masalah stunting adalah masalah multi dimensi, untuk itu perlu merencanakan dan melaksanakan 8 aksi konvergensi yaitu analisis stuasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Bupati Sintang tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting dan review kinerja tahunan” beber Maryadi.
Baca juga: Peran pemerintahan desa sangat penting dalam penurunan stunting
“Inovasi juga telah diterapkan di Kabupaten Sintang, yang saat ini lagi dijadikan perhatian adalah sosialisasi penurunan stunting kepada pasang muda yang akan melaksanakan pernikahan artinya ada kerjasama dengan pemuka agama,hal ini sangat efektif karena penurunan stunting dilakukan lebih dini dengan memberikan pemahaman kepada calon orangtua dengan harapan generasi yang dilahirkan lebih berkualitas. Pelaksanaan Aksi Penurunan Stunting juga telah banyak didukung oleh berbagai pihak baik steakholder Pemerintah,Lembaga dan Pihak Swasta” tambah Maryadi
“Penilaian kinerja pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan proses penilaian kemajuan kinerja kita dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi. Tujuan penilaian kinerja yaitu memberikan informasi tentang aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau masih perlu ditingkatkan dari setiap daerah. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan stunting di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat dapat berkurang” tambah Maryadi.
“untuk tahun 2021 yang baru saja di nilai. Kita menetapkan 15 desa di 10 kecamatan dan Puskesmas sebagai lokus pencegahan stunting. Penetapan 15 desa tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 440/251/KEP-DINKES/2020 Tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Pencegahan Stunting Tahun 2021 di Kabupaten Sintang. adapun 15 desa tersebut adalah Limbur Bernaung, Sawang Senghiang, Tanjung Harapan, Nanga Rade, Nanga Laar, Riam Muntik, Kerapuk Jaya, Melingkat, Sungai Meraya, Mungguk Kelapa, Nanga Merkak, Gut Jaya Bakti, Neraci Jaya, Ensabang, dan Sungai Labi” tambah Maryadi.
Baca juga: Cegah stunting, BKKBN gelar diskusi asik pendidikan Kependudukan di Pontianak Selatan
Baca juga: Tekan angka stunting, warga Pontianak olah daun kelor jadi bahan makanan untuk balita
