Pembagian BLT BBM sudah berjalan baik

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat yang terdampak dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah berjalan baik.

"Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat.

Pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan dalam dua tahap, artinya per tahap diberikan Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.

"Pada 3 September 2022 yang lalu saya telah memerintahkan menteri keuangan, menteri sosial, menteri ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu," tambah Presiden.

Dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah, Presiden Jokowi juga ikut melakukan pembagian BLT BBM.

Baca juga: Masyarakat Bengkayang terdampak kenaikan BBM dapat bansos
Baca juga: 17.462 warga Kapuas Hulu terima BLT BBM
Baca juga: Mensos sebut dana bantalan sosial tambahan bisa untuk kebutuhan pokok

"Selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya yang pertama kemarin di kabupaten Jayapura kemudian di Saumlaki, kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga di Kota Bandar Lampung dan kemarin juga saya lihat juga di provinsi Maluku di kabupaten Maluku Tenggara di kota Tual di Kepulauan Aru dan kabupaten Maluku Barat Daya," tambah Presiden.

Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers tersebut, hingga Jumat, 16 September 2022 pukul 09.00 WIB, PT Pos Indonesia sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten dan kota untuk 12.701.985 KPM.

"Diharapkan Minggu ini PT Pos sudah membayarkan BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM," ungkap Risma.

Risma menyebut Kemensos juga sudah menyerahkan seluruh data calon penerima KPM ke PT Pos.

"Itu yg kita lakukan, harapan kita di bulan ini kita tuntas 100 persen," tambah Risma.

Baca juga: Berly Martawardaya: Pemanfaatan BBM subsidi belum sesuai prinsip keadilan
Baca juga: Joko Widodo: Suntikan BLT BBM untuk jaga daya beli masyarakat
Baca juga: Ketapang buka posko bantuan untuk korban banjir

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Faziah menyebut pembagian Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama sudah disalurkan ke 4.112.052 orang penerima.

"Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, yang lolos seleksi di BPJS itu 5.099.915, kemudian kami lakukan 'screening' sesuai dengan peraturan yg kami buat tadi, akhirnya yang lolos itu 4.361.792 pekerja. Setelah itu ada verifikasi dan validasi dari perbankan," ungkap Ida.

Dari verifikasi perbankan tersebut, sebanyak 249.740 pekerja tidak lolos karena tidak memiliki nomor rekening di bank atau rekening bank-nya salah.

"Nanti kami akan salurkan, pilihannya ada dua, dibukakan rekening di bank Himbara atau lewat PT Pos. Jadi yang lolos dari tahap pertama ini ada 4.112.052 pekerja dan sudah kami selesai salurkan pada hari Rabu yang lalu jadi," tambah Ida.

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan syarat calon penerima BSU 2022 yakni warga negara Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sama dengan upah minimum di daerahnya, hingga Juli 2022 tercatat sebagai peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, serta bukan pegawai negeri sipil maupun anggota TNI-Polri.

BSU 2022 senilai Rp600 ribu per penerima diprioritaskan bagi pekerja yang belum mendapatkan bantuan sosial lain dari pemerintah, termasuk bantuan dalam Program Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan.

Data awal pekerja dengan upah maksimal Rp3,5juta adalah sebanyak 16 juta pekerja yang setelah dilakukan pemadanan awal oleh Kemenaker, ada sekitar 14.639.675 pekerja yang berhak mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600ribu yang dibayar sekaligus.

Baca juga: Bantuan pengalihan subsidi BBM kurangi tekanan masyarakat
Baca juga: UPPKA Sambas terima bantuan alat produksi guna memajukan usaha