Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyarankan kepada pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat untuk menanam pohon kratom di kawasan bantaran sungai karena jenis pohon ini mampu mengantisipasi abrasi dan melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Sebenarnya yang paling bagus itu pohon kratom di kanan kiri DAS. Saya kira tidak ada masalah dengan menanam kratom, kalau banyak yang menanamnya tidak ada yang nanti bisa melarang," katanya saat menghadiri Forum DAS Kalbar di Pontianak, Selasa.
Ia juga mengingatkan pemda dan pemerintah pusat untuk lebih serius menangani dan memelihara DAS di Kalbar.
“Saya berharap forum DAS ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah pusat tentang bagaimana penanganan DAS ini. Apalagi Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia dan dekat dengan IKN,” ujarnya.
Ia menambahkan forum DAS diharapkan dapat membahas bagaimana menghadapi jangka pendek atau darurat, serta jangka panjang.
“DAS Kapuas dikatakan 70 persen rusak. Selain itu, transportasi sungai juga sangat minim, pendangkalan juga lebih cepat. Sehingga ini harus ditanggulangi secara darurat yaitu pengerukan, reklamasi, dan perbaikan DAS dengan penanaman. pohon di habitat aslinya,” katanya.
Selain itu, Sutarmidji menegaskan terkait penambangan emas tanpa izin (PETI) dan pengawasan perkebunan harus ketat.
Menurutnya jika DAS-nya bagus dan pohon-pohon di pinggir sungai masih ada, pasti sungai itu akan terselamatkan.
“DAS seharusnya radiusnya sekitar dua puluh meter tanpa pohon kelapa. Tapi 5 sampai 10 meter dari tepi Sungai Kapuas justru ada pohon kelapa, sehingga pohon yang habitatnya di bantaran sungai sudah tidak ada lagi. dan rusak. Itu yang perlu diperhatikan,” kata Sutarmiji.
Sementara itu, di tempat yang sama, akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Gusti Hardiansyah mengatakan pihaknya akan berkomitmen kepada pemangku kepentingan terkait menjaga DAS.
“Karena ini tanggung jawab bersama untuk memperkuat solusi merawat DAS. Saya setuju dengan solusi gubernur terkait pengerukan dan penanaman keratom,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, terkait pengerukan merupakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), atau dinas perhubungan.
“Mengenai pengerukan sungai itu tanggung jawab PUPR, biaya teknologinya mungkin cukup mahal. Tapi itu indikator lingkungan yang harus kita perhatikan dan laksanakan. Soal biaya bisa kita kerjasamakan,” demikian Gusti Hardiansyah.
