KPU Kapuas Hulu memerlukan 6.888 petugas KPPS Pemilu 2024

Kapuas Hulu (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, membutuhkan sebanyak 6.888 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilu serentak 2024.

"Kami masih kekurangan sekitar 1.268 orang petugas KPPS yang akan bertugas di masing-masing TPS di wilayah Kapuas Hulu," kata Ketua KPU Kapuas Hulu Muhammad Yusuf kepada ANTARA, di Putussibau, Kapuas Hulu, Kamis.

Dia menyampaikan pendaftaran dan seleksi penerimaan petugas KPPS sudah dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan saat pengumuman hasil seleksi administrasi dinyatakan sebanyak 5.620 orang yang lulus administrasi.

Sehingga, kata dia, dari total 6.888 orang yang dibutuhkan masih terdapat 1.268 orang kekurangan petugas KPPS.

Dia menyebut jumlah TPS di Kapuas Hulu sebanyak 984 TPS yang tersebar di 278 desa, empat kelurahan di 23 kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Masing-masing TPS tersebut nanti ditempatkan sebanyak tujuh orang petugas KPPS," ucapnya.

Yusuf menjelaskan syarat menjadi petugas KPPS sesuai ketentuan minimal tamatan SMA sederajat, hanya saja yang menjadi kendala di tingkat desa kekurangan sumber daya manusia.

Menurut dia, banyak tamatan SMA di desa yang sudah meninggalkan kampung halaman karena melanjutkan pendidikan atau bekerja di daerah lain.

Meskipun demikian, kata dia, ada beberapa langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jumlah KPPS tersebut.

Dia mengatakan kemudahan yang diberikan yaitu diperbolehkan tidak tamat SMA dengan catatan bisa baca tulis.

Selain itu, ujar dia, PPS di masing-masing desa diperbolehkan melakukan penunjukan langsung setelah dilakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat pada 29 Desember 2023 dan pada 30 Desember 2023 akan diumumkan.

"Tentu kita berharap jumlah kebutuhan petugas KPPS bisa terpenuhi," katanya.

Yusuf menegaskan pihaknya telah menekankan kepada pihak PPS untuk benar-benar selektif dalam merekrut KPPS, sehingga dapat menjamin netralitas dalam melaksanakan tugas di TPS pada pemilu mendatang.
.