Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2024.
“Di dalam APBN 2024, Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos,” ucap Sri Mulyani di hadapan delapan hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa total anggaran belanja perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp496,8 triliun.
Rinciannya, yakni Rp75,6 triliun untuk anggaran Kemensos yang disalurkan melalui program bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.
Kemudian, Rp80,5 triliun untuk perlinsos yang dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) serta Kementerian Agama.
Adapun Rp340,7 triliun sisanya adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik serta subsidi non energi seperti pupuk, public service obligation (PSO), kredit usaha rakyat (KUR), bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.
"Khusus untuk anggaran bansos Kemensos Rp75,6 triliun, ini memang mengalami peningkatan dibanding satu tahun sebelumnya. Pada 2023, anggaran bansos Kemensos adalah Rp74,3 triliun," ujarnya.
Menkeu mengatakan belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu.
Dia menjelaskan realisasi anggaran bansos sampai dengan Februari 2024 mencapai Rp12,8 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Empat menteri dipanggil untuk memberikan keterangan dan didalami lebih jauh oleh hakim konstitusi dalam sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
