Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Cornelis menyampaikan keprihatinannya atas ketimpangan investasi dan kesejahteraan masyarakat di mana pembangunan sektor pertambangan yang masif belum diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sekitar wilayah tambang.
"Jangan sampai petani kita tidak bisa lagi menanam karena kerusakan lahan bekas tambang," kata Cornelis melalui rilisnya, Rabu.
Cornelis, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat selama dua periode, menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tambang seharusnya tidak hanya mengejar angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hidup warga setempat.
Baca juga: Maman Abdurrahman sebut masih tunggu PP bagi UKM urus tambang
Salah satu proyek terbesar di Kalbar saat ini adalah pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, dengan nilai investasi mencapai 831 juta dolar AS atau sekitar Rp12,5 triliun. Proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ditargetkan mampu memproduksi satu juta ton alumina per tahun.
"Namun, dari tujuh smelter yang direncanakan, hanya satu yang telah berjalan. Enam lainnya masih mengalami kendala pendanaan serta belum memiliki mitra strategis," tuturnya.
Dia menambahkan, beberapa perusahaan bahkan telah kehilangan izin usaha, seperti PT Kalbar Bumi Perkasa, yang menambah panjang daftar proyek yang stagnan di tengah antusiasme awal yang tinggi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pengolahan menyumbang sekitar 15,38 persen terhadap PDRB Kalbar. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang.
"Akses terhadap pekerjaan yang layak, infrastruktur memadai, dan kualitas lingkungan yang baik masih menjadi tantangan besar. Investasi tambang itu padat modal dan teknologi dan butuh pengelolaan yang profesional dan akuntabel," katanya.
Baca juga: Polresta Pontianak ungkap sindikat perdagangan emas ilegal
Cornelis juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek dalam proses pembangunan.
Ia menolak model pembangunan yang hanya menguntungkan pemilik modal besar dan menyingkirkan kepentingan warga lokal. "Kalbar tidak butuh janji, Kalbar butuh keadilan," katanya.
Cornelis mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan terhadap investasi tambang, menegakkan regulasi yang ada, dan membuka ruang partisipasi publik secara nyata. Ia mengingatkan bahwa pembangunan inklusif adalah kunci agar kekayaan sumber daya alam Kalimantan Barat benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakatnya.
Baca juga: Walhi minta pemerintah tidak melibatkan PT dalam pengelolaan tambang
