Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Kalbar Mineral Center dan Yayasan WEBE Konservasi Ketapang dalam rangka memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di daerah.
"Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk potensi perairan yang menjadi aset penting bagi pelestarian lingkungan. Terdapat lima Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kalbar yang harus terus dijaga keberlanjutannya, yakni KKPD Paloh, KKPD Pulau Randayan, KKPD Kubu Raya, KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara, serta KKPD Kendawangan," kata Gubernur Kalbar di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan pemanfaatan potensi tersebut akan lebih optimal apabila dikelola secara sinergis dan kolaboratif melalui kemitraan strategis.
Ia menekankan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, melainkan juga harus memperhatikan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Ia menilai Yayasan WEBE Konservasi Ketapang memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial-ekologis di lapangan, sedangkan PT Kalbar Mineral Center berperan penting dalam menyiapkan tenaga ahli dan praktisi pertambangan yang peduli terhadap lingkungan.
"Melalui kesepakatan ini, program pendidikan dan pelatihan yang dijalankan PT Kalbar Mineral Center harus menitikberatkan pada kelestarian alam. Hal ini sejalan dengan upaya kita menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sekaligus berwawasan lingkungan," katanya.
Ria Norsan juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan konservasi maupun pemanfaatan sumber daya alam.
"Keterlibatan penuh pihak yang membidangi lingkungan hidup sangat penting untuk memastikan proyek atau program tidak melanggar kawasan hutan dan wilayah pesisir yang dilindungi. Kita ingin setiap kebijakan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," katanya.
eorang perwakilan kelompok pengawas Jaga Pesisir Lestari di Ketapang, Hartono, menyampaikan apresiasi terhadap langkah kolaboratif ini.
Ia mengungkapkan sejak 2021, kelompoknya aktif melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap satwa laut yang dilindungi, seperti duyung (dugong), pesut, dan lumba-lumba di kawasan pesisir Desa Kenauan Kiri, Kabupaten Ketapang.
"Kami bersyukur dapat terlibat langsung dalam menjaga kelestarian alam di daerah kami. Semoga semangat masyarakat yang semakin tinggi ini bisa menjadi contoh bagi generasi mendatang dalam menjaga lingkungan," katanya.
Ia mengatakan pelestarian lingkungan dilakukan masyarakat pesisir tidak hanya berdampak pada kelestarian ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat.
"Dengan adanya program seperti ini, masyarakat sekitar turut merasakan dampak positif, baik dalam menjaga alam maupun dalam peningkatan kesejahteraan," katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kerja sama strategis ini dapat menjadi model kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi hijau di wilayah Kalbar.
